Wali Murid SMPN 1 Bumiayu Brebes Sambat Ditarik Sumbangan

Wali Murid SMPN 1 Bumiayu Brebes Sambat Ditarik Sumbangan

Imam Suripto - detikJateng
Senin, 03 Okt 2022 19:10 WIB
SMPN 1 Bumiayu, Brebes, Senin (3/10/2022).
SMPN 1 Bumiayu, Brebes, Senin (3/10/2022). Foto: Imam Suripto/detikJateng
Brebes -

Sejumlah wali murid SMP Negeri (SMPN) 1 Bumiayu, Kabupaten Brebes, mengeluhkan adanya sumbangan bagi siswa baru maupun kenaikan kelas. Menurut mereka, SMPN 1 Bumiayu masuk katagori surplus karena sering mendapat bantuan dari pemerintah melalui dana pokir atau aspirasi anggota dewan.

Hasil penelusuran detikJateng, Senin (3/10/2022), beberapa siswa baru mengaku dimintai uang sebesar Rp 2,5 juta. Uang tersebut kata para siswa yang tidak mau disebutkan namanya, untuk membayar seragam, pembelian buku, dan sumbangan pengembangan institusi (SPI).

"Kalau pas mau masuk sekolah, rata-rata bayar Rp 2,5 juta untuk beli seragam, buku dan uang pembangunan," ungkap salah seorang siswa saat akan pulang bersama rekan-rekannya.


Besaran uang yang harus dibayarkan itu dikeluhkan oleh salah satu wali murid inisial Y. Pria ini memiliki anak perempuan yang bersekolah di SMPN 1 Bumiayu.

Saat pertama masuk tahun 2021 lalu, wali murid ini mengaku dimintai uang sebesar Rp 2,25 juta. Peruntukkan uang itu digunakan membeli seragam dan buku Rp 1.650.000, kemudian untuk uang pembangunan Rp 600 ribu.

"Semua anak baru wajib bayar Rp 2,25 juta untuk seragam dan buku Rp 1.650.000 dan uang pembangunan (SPI) Rp 600 ribu," ungkapnya sambil mengeluarkan dan menunjukkan kuitansi dari dalam dompet.

Bagi orang tua ini, sumbangan itu cukuplah memberatkan. Apalagi bagi kalangan yang ekonominya menengah ke bawah.

"Kalau pribadi sih keberatan, karena termasuk lumayan besar. Tapi karena itu wajib, kita tetap membayar, meski harus mengangsur," aku dia saat akan menjemput anaknya pulang sekolah.

Orang tua murid ini melanjutkan, sekolah tempat anaknya belajar ini sudah sangat bagus dan fasilitas lengkap. Selain mendapat BOS dari pemerintah, sekolah tersebut juga banyak mendapatkan anggaran pembangunan dari pemerintah melalui aspirasi atau pokir anggota dewan. Untuk itu, dia berpendapat, seharusnya sekolah ini tidak perlu membebani iuran yang memberatkan siswa.

"Sebenarnya sekolah ini tidak perlu membebani iuran yang memberatkan orang tua. Apalagi seperti saya (sebut jenis pekerjaan dengan pendapatan tak menentu), soalnya sudah banyak bantuan yang masuk, baik dari BOS maupun dana pokir anggota dewan," tandasnya.

Halaman selanjutnya, penjelasan kepala sekolah...