.webp)
Puluhan anggota dan pengurus Forum Lintas Kelembagaan Purbalingga (FLKP) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Purbalingga. Mereka menolak kenaikan harga BBM dan mendesak perbaikan data penerima bansos BBM.
"Kami pada prinsipnya menolak kenaikan harga BBM. Selain itu ditemui banyak data penerima (BLT) yang perlu ditinjau ulang karena tidak tepat sasaran," kata Koordinator FLKP Icus Susilo di gedung DPRD Purbalingga, Senin (19/9/2022).
Icus mengatakan, solusi pemerintah memberikan BLT BBM itu kurang tepat. Sebab, dampak kenaikan harga BBM dirasakan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya golongan tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dampak kenaikan harga BBM ini dirasakan seluruh rakyat. Untuk bantuan, kami contohkan, data masih ada kadang penerima sudah tidak ada. Ini yang harus kita tinjau ulang. Ada juga yang secara kasat mata seharusnya dibantu tapi tidak dapat, ini yang perlu diperbaiki," ujarnya.
Saat menemui masa FLKP, Ketua DPRD Purbalingga Bambang Irawan menyampaikan pihaknya akan menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah pusat. Mengenai masalah data penerima BLT, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang.
"Hari ini juga setelah kami menerima aspirasi dari teman-teman kami tindak lanjuti dengan menandatangani untuk segera bersurat kepada pemerintah pusat," kata Bambang.
Bambang mengatakan, data penerima bantuan di Purbalingga memang perlu diperbaiki. Menurutnya, masih banyak warga yang layak menerima bantuan tapi belum terdata.
"Yang selalu menjadi masalah di kita ini adalah tentang data DTKS. Ini harus ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten dengan dinas terkait yaitu Dinsos," tuturnya.
"Untuk bisa melakukan pendataan ulang, kami meminta kepada teman-teman lintas kelembagaan untuk ikut serta dalam mengawal itu, karena ini sangat penting agar nanti data yang akan diusulkan ke Pemerintah Pusat betul-betul lahir dari bottom up," imbuh Bambang.
(dil/rih)
