.webp)
Nasib honorer K2 Klaten yang lolos seleksi CPNS 2013 dan memenangkan gugatan Mahkamah Agung kian tidak jelas. Bupati Klaten, Sri Mulyani akan membawa para honorer tersebut ke Jakarta menemui Menpan RB.
"Selanjutnya nanti dari perwakilan teman-teman honorer ini akan kita ajak ke Menpan RB. Nanti pak Sekda atau pak asisten juga kita ajak kesana untuk memperjuangkan nasib mereka agar diperhatikan," ucap Sri Mulyani kepada wartawan di DPRD Klaten, Senin (22/8/2022).
Sri Mulyani menyatakan persoalan tenaga honorer K2 yang lolos seleksi dan menang gugatan MA itu sudah dirapatkan Pemkab. Data terakhir jumlahnya bukan 296 orang lagi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Totalnya dulu 296 tapi dari jumlah itu ada yang memenuhi syarat dan daftar P3K. Yang ikut dan diterima P3K ada 88 orang, sisanya sekarang tinggal 208 orang," terang Sri Mulyani.
Dijelaskan Sri Mulyani, mereka sudah berjuang sampai tingkat kasasi dinyatakan menang tapi SK CPNS belum dapat. Tapi pemerintah sebenarnya juga sudah memberikan solusi dibukanya P3K.
"Sudah diberikan solusi ikut P3K tapi teman-teman ini kan berpedoman pada hasil putusan MA. Tapi kami pemerintah daerah akan selalu memperjuangkan nasib mereka," lanjut Sri Mulyani.
Dalam waktu dekat, kata Sri Mulyani, Pemkab juga akan bertemu dengan honorer K2 untuk koordinasi. Apakah 208 itu nanti jadi SDM Pemkab atau provinsi.
"Dari 208 orang ini akan kita petakan apakah menjadi SDM Pemkab atau provinsi karena untuk SMK dan SMA kewenangan di provinsi. Ini akan kita jelaskan," papar Sri Mulyani.
Pemkab, imbuh Sri Mulyani, akan terus memperjuangkan nasib honorer K2 semampunya. Tidak hanya 208 orang itu tetapi juga ribuan honorer lainnya yang masih ada.
"Kami ada hampir 4.000 an honorer, yang masuk P3K baru 1.974 orang. Sisanya masih banyak dan akan diusulkan formasinya ke Menpan RB," sambung Sri Mulyani.
Selama ini, tambah Sri Mulyani, Pemkab sudah sering bersurat ke pemerintah pusat memperjuangkan, bahkan bicara langsung dengan menteri. Tapi mungkin masih ada mis komunikasi.
"Mungkin masih ada mis komunikasi. Saya bahkan pernah matur (bicara) dengan Mempan RB karena sesama kader partai untuk meminta kejelasan nasib honorer," pungkas Sri Mulyani.
Sebelumnya diberitakan, ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) di Klaten yang lolos seleksi tahun 2013 berkumpul di gedung Dharma Wanita Klaten. Mereka bertemu kuasa hukum untuk menentukan langkah menyusul tidak jelasnya nasib setelah putusan MA memenangkan mereka.
"Kita ditugaskan untuk mendampingi kasus ini untuk menyelesaikan sampai rekan-rekan honorer ini mendapatkan haknya. Jumlah sekarang tetap ajukan 296 orang tapi karena sejak 2013 kami belum follow up jumlah pastinya," ungkap kuasa hukum honorer K2 dari LBH Mawar Saron, Andar Beniala Lumbanraja, kepada wartawan, Jumat (19/8).
Andar menjelaskan nasib honorer di Klaten itu tidak jelas karena menurutnya pemerintah pusat tidak mendengarkan nasib honorer. Pihaknya sudah berupaya menyurati tapi mungkin belum sampai ke Presiden.
"Kemungkinan pemerintah pusat belum mendengarkan keluhan honorer ini, kami sudah mencoba menyurati tetapi belum sampai ke Presiden. Di mana Presiden lah yang wajib melaksanakan putusan ini," papar Andar.
(apl/ahr)
