Tepis Usulan Luhut Tempatkan TNI di Kementerian, Jokowi: Belum Mendesak

Bayu Ardi Isnanto - detikJateng
Kamis, 11 Agu 2022 14:50 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)
Solo -

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar anggota TNI bisa bertugas di kementerian/lembaga. Namun Presiden Joko Widodo mementahkan usulan tersebut.

Dikutip dari detikNews, Luhut sebelumnya mengusulkan adanya revisi UU TNI yang salah satu pasalnya berisi tentang penempatan TNI agar bisa bertugas di kementerian/lembaga. Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional PPAD pekan lalu.

Presiden Jokowi pun menanggapi usulan Luhut usai melakukan kunjungan kerja di wilayah Sukoharjo. Dia menilai usulan tersebut belum mendesak dilakukan.


"Saya melihat kebutuhannya masih belum mendesak," kata Jokowi singkat, usai memulai program penanaman kelapa genjah di Desa Sanggang, Bulu, Sukoharjo, Kamis (11/8/2022).

Diberitakan sebelumnya, Luhut mengaku sudah mengusulkan revisi UU tersebut sejak menjabat Menko Polhukam.

"Sebenarnya saya sudah mengusulkan untuk perubahan UU TNI. UU TNI itu ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam, bahwa TNI boleh ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden," kata Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional PPAD seperti ditayangkan di akun YouTube PPAD TNI, Jumat (5/8).

Luhut mengatakan aturan itu nantinya bakal membantu pengaturan tentang tugas perwira TNI. Dia berharap TNI AD bisa lebih efisien.

"Itu sebenarnya akan banyak membantu, tidak perlu banyak bintang-bintang yang tidak perlu di angkatan darat. Jadi angkatan darat bisa lebih efisien," ujar Luhut.

Luhut mencontohkan perwira TNI tak bisa ditugaskan di kementerian yang dipimpinnya. Menurut Luhut, baru anggota Polri yang bisa ditugaskan di sejumlah kementerian.

"Karena seperti di tempat saya, itu tidak bisa perwira aktif TNI yang masuk, yang bisa adalah Polri. Karena Polri bisa ada begitu, sama di perhubungan di mana-mana," ujar Luhut.

"Jadi saya berharap TNI dalam hal ini dengan Kemhan nanti kalau bisa supaya masukkan satu pasal ini kepada perubahan UU TNI sehingga sebenarnya TNI nanti bisa berperan lebih lugas lagi dan perwira TNI kan tidak semua harus jadi KSAD. Bisa saja tidak KSAD tapi dia kementerian seperti yang kita lihat teman-teman dari luar," sambung Luhut.



Simak Video "Wanti-wanti Jokowi soal Pemilu: Jangan Ada Lagi Politik Identitas!"
[Gambas:Video 20detik]
(apl/aku)