Nama LBH Muhammadiyah Dicatut dalam Kasus Hijab SMAN 1 Banguntapan

Heri Susanto - detikJateng
Senin, 08 Agu 2022 18:32 WIB
SMAN 1 Banguntapan, Bantul, DIY, Senin (8/8/2022).
SMAN 1 Banguntapan, Bantul, DIY, Senin (8/8/2022). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJateng
Yogyakarta -

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah memastikan namanya dicatut dalam pesan viral di medsos soal kronologi hasil klarifikasi kasus hijab SMAN 1 Banguntapan, Bantul. LBH Muhammadiyah menegaskan pesan yang viral itu adalah hoax.

"Kami klarifikasi berita yang viral di medsos itu bukan dari LBH Muhammadiyah. Jadi setelah kami konfirmasi LBH Muhammadiyah di Jogja tidak ada yang mendampingi itu," kata Direktur LBH Muhammadiyah Taufiq Nugroho saat dihubungi wartawan, Senin (8/8/2022).

Ia mengungkapkan, atas berita viral itu, pihaknya sudah membuat klarifikasi di media sosial. Karena pesan berantai tersebut masif di medsos.


"Sudah buat klarifikasi di medsos. Kami tidak menangani kok seperti menangani, itu hoax," sesalnya.

Berikut ini isi pesan yang viral di medsos maupun WhatsApp grup tersebut:

*Kronologis Peristiwa Hasil Klarifikasi dengan Ketiga Guru BK di SMAN 1 Banguntapan*

Oleh: *LBH Muhammadiyyah*

1. Awal masuk sekolah MPLS, anak tersebut di kelas murung, tidak mau berkomunikasi dengan teman-teman di kelasnya. Apabila ditanya wali kelasnya, tidak menjawab.

2. Wali kelas melaporkan kepada Guru BK untuk menggali permasalahan anak tersebut.

3. Dari hasil penggalian latar belakang masalah, anak tersebut sejak kelas 5 SD naik ke kelas 6 SD mengalami perceraian orang-tuanya.

4. Anak ikut ibunya. Seiring berjalannya waktu, ibunya menikah lagi dan tinggal di Wonosari.

5. Kemudian, anak ikut ayahnya yang beralamat di Kotagede.

6. Seiring berjalannya waktu, ayahnya menikah lagi dan anak tidak cocok dengan Ibu tirinya. Mereka sering berkonflik sehingga tidak ada hubungan yang harmonis.

7. Latar belakang anak tersebut dari SMP 13 Yogyakarta (SMP KKO) dan kebetulan anak tersebut atlet sepatu roda.

8. Ketika kelas 3 SMP, anak tersebut ingin masuk SMA 5 Yogyakarta, tetapi karena nilai tidak memenuhi akhirnya oleh ayahnya didaftarkan ke SMAN1 Banguntapan, sehingga sebenarnya SMAN 1 Banguntapan memang bukan tujuan anak tersebut.

9. Ayahnya seorang _mualaf_, berprofesi sebagai jurnalis (Kameramen **).

10. Di SMAN1 Banguntapan, dibiasakan tadarus setiap hari sebelum pelajaran. Bagi siswi muslimah, disarankan berjilbab dengan rok panjang dan kemeja lengan panjang.

11. Ketika konseling, siswi ditanya, "Agamanya apa?".

Dijawab, "Islam".

Kemudian, "Kenapa kamu tidak berjilbab?"

Dijawab, "Belum siap."

Guru BK mengatakan, "Kamu kalau pakai jilbab akan kelihatan cantik lho."

Kemudian Guru BK mengatakan, "Sini saya ajarkan pakai jilbab, mau?"

Kemudian siswi menjawab, "Mau."

Setelah dipakaikan jilbab, anak tersebut bercermin, Guru BKnya mengatakan, "Cantik kan?"

Siswa mengangguk.

12. Kemudian anak tersebut berkata kepada ayahnya minta dibelikan jilbab di sekolah karena seragam kalau pakai jilbab nambah Rp 75.000.

13. Ayahnya terkejut dan tidak terima, lalu menggandeng Juliani dari LSM Sarang Lindi Laporta ke Ombudsman dengan dipelintir.

Lebih lanjut, Taufiq mengatakan LBH Muhammadiyah meminta pihak yang membuat pesan itu agar mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Silakan bisa datang ke kantor PP Muhammadiyah," katanya.

Tak cukup permintaan maaf, Taufiq menyebut LBH Muhammadiyah tengah mengkaji dampak dari pesan viral itu. Jika memang akhirnya memperkeruh hubungan bernegara, bukan mustahil akan menempuh jalur hukum.

"Saat ini kami masih mengkaji seberapa dampaknya ini dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Kalau memang memperkeruh tentu akan ada langkah selanjutnya," ujarnya.

Taufiq Nugroho menambahkan, pihaknya sempat menerima konsultasi dari orang tua siswi SMAN 1 Banguntapan tersebut.

"Kemarin sempat ya, kami mencari data. Orang tua si anak ini bagian dari anggota persyarikatan. Namun memang belum memberikan kuasa secara langsung," kata Taufiq.

"Kami berikan statement atas nama LBH Muhammadiyah. Bahwa berjilbab itu merupakan hak asasi. Hak setiap warga negara ataupun siswa di sekolah," ujarnya.

Tapi, kata Taufiq, pemaksaan berjilbab ini bisa dibenarkan jika memang si siswa masuk di lembaga sekolah tertentu yang sejak awal mewajibkan dan juga ada komitmen dari orang tua. Hal berbeda, lanjutnya, untuk kasus di SMAN 1 Banguntapan yang termasuk kategori sekolah negeri atau sekolah umum.

"Kalau itu sekolah umum, tidak ada kewajiban untuk berjilbab. Maka, sebaiknya cukup imbauan saja," imbuhnya.



Simak Video "Akhir Damai Kasus Jilbab di SMAN 1 Banguntapan"
[Gambas:Video 20detik]
(rih/ahr)