Nasional

Kalah di PTUN, Anies Dihukum Turunkan UMP DKI Jadi Rp 4,5 Juta

Tim detikNews - detikJateng
Selasa, 12 Jul 2022 14:11 WIB
Solo -

Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta akan diturunkan mejadi Rp 4,5 juta. Hal ini menyusul keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menghukum Gubernur Anies Baswedan agar menurunkan UMP.

Dikutip dari detikNews, UMP yang diturunkan yakni dari semula Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta. Polemik mengenai besaran kenaikan UMP ini bermula ketika orang nomor satu di ibu kota itu mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Di dalam SK itu menyebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.641.854.

Keluarnya SK itu ternyata tidak bisa diterima oleh sejumlah pihak, salah satunya DPP Apindo DKI Jakarta. Untuk itu, Apindo pun melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta dan dikabulkan.


"Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta yang didapat detikcom, Selasa (12/7/2022).

Duduk sebagai ketua majelis Eko Yulianto dengan anggota Elfiany dan Novi Dewi Cahyati. Majelis menyatakan sekalipun kewajiban menerbitkan kembali Keputusan baru tidak dituntut oleh penggugat, tapi pengadilan mewajibkan kepada tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.

"Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah merupakan ultra petita namun merupakan reformatio in peius," ucap majelis dalam sidang pagi ini.

Alasan PTUN Jakarta menurunkan UMP karena adanya disparitas antara besaran kenaikan UMP dan inflasi.

"Pengadilan menyimpulkan bahwa alasan dan pertimbangan tergugat meminta meninjau kembali UMP Jakarta yang telah ditetapkan sebelumnya adalah kenaikan UMP yang telah ditetapkan tidak memenuhi asas keadilan dan jauh dari layak dibandingkan inflasi DKI Jakarta," ujar majelis.

(apl/mbr)