.webp)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau proses jalannya PPDB SM dan SMK Negeri 2022 yang kini masuk masa daftar ulang. Salah satu jadi sorotannya yakni terkait dugaan peretasan pada akun Calon Peserta Didik (CPD).
"Setelah kita klarifikasi ternyata bukan hacker. Tapi ada satu sekolah yang passwordnya dibuatin sama semua," jelas Ganjar, Rabu (6/7/2022).
Hal itu disebutkan Ganjar usai bertemu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng. Dalam pertemuan itu, mereka membahas evaluasi pelaksanaan PPDB hingga saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar menjelaskan sejumlah CPD yang mendapat bantuan saat membuat akun, ternyata tidak mengganti password miliknya.
Selanjutnya diduga ada oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk masuk ke akun CPD dan mengubah data yang telah dimasukkan. Aksi itu, kata Ganjar, bisa dilacak dan sudah diperbaiki.
"Ini ada data dari Telkom yang membantu kita, ternyata bisa kita (lacak) trace dan dipastikan ternyata tidak ada hack tapi karena password-nya ketahuan," ujarnya.
Ganjar tidak menyebut daerah atau sekolah yang diduga terkait dengan aksi tersebut. Namun dalam wawancara sebelumnya, Ganjar sempat menyebut ada delapan CPD yang namanya hilang, padahal mereka lolos PPDB.
"Ada komplain itu delapan anak yang katanya mungkin kena hack. Saya minta dibetulin. Alhamdulillah beritanya sudah diperbaiki dan lolos semua. Ada plus minusnya. Kami gandeng ORI (Ombudsman Republik Indonesia) dan ORI pantau terus," kata Ganjar usai membuka acara Musyawarah Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Tengah, di MG Setos Semarang, Selasa (5/7).
Sementara itu, evaluasi lainnya dari PPDB SMA dan SMK Negeri di Jateng yaitu soal distribusi sekolah atau keberadaan sekolah. Solusi ke depan yang disiapkan yakni salah satunya dengan mengubah garis zonasi hingga membangun sekolah.
"Apakah di tempat itu sudah buatkan sekolah dan ini pasti konsekuennya banyak, atau yang kedua mengubah garis zonasi seperti daerah pemilihan dalam Pemilu. Evaluasinya sampai hari ini itu maka saya minta agar call centre-nya masih hidup agar masyarakat yang dirinya dirugikan bisa memberikan informasi yang memadai," jelasnya.
(alg/sip)
