Jelang Dieksekusi ke Bui, Eks Pangkostrad Kirim Surat Terbuka ke Jokowi

Tim detikNews - detikJateng
Selasa, 05 Jul 2022 12:17 WIB
Djadja Suparman
Djadja Suparman di persidangan (Dok. detikcom)
Solo -

Mantan Pangkostrad, Letjen (Purn) Djadja Suparman mengaku siap segera dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi bulan ini, terkait vonis kasus korupsi yang diterimanya. Namun dia merasakan kejanggalan dari rencana eksekusi tersebut sehingga merasa perlu berkirim surat ke Presiden Jokowi.

Djadja Suparman akan dieksekusi untuk menjalani 4 tahun penjara atas vonis korupsi pembebasan lahan untuk tol di Malang. "Saya siap masuk Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi tanggal 16 Juli 2022. Mereka ingin saya mati di penjara!" kata Djadja dalam siaran pers yang dilansir detikNews, Selasa (5/7/2022).

Djadja menilai kasus tersebut menimpa padanya sebagai risiko jabatan sebagai Pangdam Brawijaya dan Pangdam Jaya tahun 1997-1999. Hukuman 4 tahun penjara itu telah berkekuatan hukum tetap pada 2016 tetapi baru akan dieksekusi bulan ini.


Djadja Suparman mengaku sudah meminta kepada Kepala Oditur Militer Tinggi pada 2016 agar dieksekusi. Tapi permintaan itu ditolak. "Akhirnya terjadi pembiaran selama 6 tahun" ujar Djadja.

Djadja Suparman juga menuliskan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, Djadja menyebut dirinya adalah korban pembunuhan karakter, dengan alasan belakangan Irjenad TNI dan BPK RI mengatakan Djadja Suparman tidak terbukti melakukan korupsi di Kostrad.

"Saya harus siap mati berdiri untuk memulihkan nama baik dan mati di penjara menanti keadilan dan kepastian hukum," demikian tulis Djadja Suparman dalam surat terbuka tersebut.

Djaja Suparman divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 30 juta karena dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi uang negara senilai Rp 13,3 miliar oleh Pengadilan Militer Tinggi II, Surabaya.

"Terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 ayat 1 A jo Pasal 28 Undang-Undang No 3 Tahun 1971 dalam dakwaan primer serta Pasal 1 ayat 1 B Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Ketua Majelis Hakim, Letjen Hidayat Manao, Jumat (27/9/2013).

Putusan vonis tersebut lebih berat dari tuntutan yang dibacakan Oditur Militer Letnan Jenderal TNI Sumartono, yakni 3 tahun dengan denda Rp 1 miliar. Perkara berawal dari kasus ruislag tanah di Waru, ketika Djadja Suparman menerima bantuan dana sebesar Rp 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CNMP) pada awal 1998 silam.

Dari total uang tersebut digunakan untuk membeli tanah seluas 20 hektare yang nilainya Rp 4,2 miliar di Pasrepan, Pasuruan. Uang itu juga digunakan untuk merenovasi Markas Batalyon Kompi C yang ada di Tuban, serta mendirikan bangunan Kodam Brawijaya di Jakarta.

"Sisanya yang tinggal Rp 13,3 miliar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa," terang Hidayat.

Karis militer Djadja Suparman cukup cemerlang di masa akhir Orde Baru hingga awak reformasi. Dia pernah menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya, Pangdam Jaya, hingga terakhir menjabat sebagai Panglima Kostrad.



Simak Video "Duplik Kolonel Priyanto Ragukan Hasil Visum Handi-Salsa"
[Gambas:Video 20detik]
(mbr/ams)