Regional

Buntut Panjang Surat 'Titip Siswa' Berkop DPRD Kota Bandung

Tim detikJabar - detikJateng
Minggu, 26 Jun 2022 18:21 WIB
Ilustrasi PPDB (Andhika Akbarayansyah)
Foto: Ilustrasi PPDB (Andhika Akbarayansyah)
Solo -

Seorang anggota DPRD Kota Bandung Erwin sempat mengirim surat 'titip siswa' untuk Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Surat yang sudah ditarik itu menimbulkan polemik dan buntut panjang.

Dilansir detikJabar, Minggu (26/6/2022), surat tanggal 17 Juni 2022 tersebut berkop DPRD Kota Bandung dengan nomor 2029/R-A.DPRD/VI/2022. Perihal yang tertera 'aspirasi masyarakat'. Tak hanya itu, dalam surat itu tertulis rujukan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan Pasal 3 sebagaimana tujuan pendidikan nasional.

"Maka berdasarkan hal di atas mohon kiranya Yth Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat memberikan kebijakan dan menerima siswa tersebut. Ada pun data siswa dimaksud terlampir," tulis surat yang ditandatangani anggota DPRD Kota Bandung, Erwin itu.


Berbagai reaksi langsung muncul. Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, saat dimintai tanggapan pada Jumat (24/6) mengaku belum mendapat informasi dan tembusan terkait surat itu. Namun dia memastikan DPRD Kota Bandung tidak mengeluarkan surat tersebut. Tedy saat itu mengatakan akan meminta klarifikasi dari Erwin.

Sementara itu Erwin saat dimintai konfirmasi mengakui dirinyalah yang mengirim surat tersebut. Menurutnya surat itu menimbulkan kegaduhan dan salah paham

Melalui pernyataan resminya, anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PKB ini mengaku surat yang dia kirim itu adalah upaya menindaklanjuti aspirasi warga. Dia berdalih ingin membantu masyarakat ekonomi rendah agar bisa bersekolah di sekolah negeri.

Erwin mengatakan dirinya tak bermaksud mengintervensi Disdik Jabar lewat surat yang dia kirimkan itu. Ia mengaku surat tersebut hanya sekedar permohonan atau usulan atas aspirasi yang ia terima dari masyarakat Kota Bandung.

"Aspek ekonomi menjadi pertimbangan utama saya untuk membantu menyampaikan keinginan warga agar anaknya diterima di sekolah negeri, mengingat biaya pendidikan di sekolah negeri jauh lebih terjangkau dibandingkan sekolah swasta," katanya.

Satgas Saber Pungli Jawa Barat juga menindaklanjuti surat tersebut. Kabid Data dan Informasi (Datin) Satgas Saber Pungli Jabar Yudi Ahadiat mengatakan pihaknya masih akan menganalisa ada tidaknya dugaan pungli dalam surat tersebut.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya...



Simak Video "PPDB Jabar 2022, Ridwan Kamil: Insyaallah Paling Adil"
[Gambas:Video 20detik]