.webp)
Legislator PKB Kota Bandung, Erwin, membuat gaduh usai kedapatan bersurat ke Disdik yang mengisyaratkan 'Titip Siswa' pada PPDB Jabar 2022. Erwin pun sudah menarik surat tersebut setelah mengakui tindakannya banyak ditentang orang.
Ulah Erwin mencuat setelah surat berkop DPRD Kota Bandung dengan tandatanggannya beredar. Surat itu kemudian langsung ditelusuri oleh Satgas Saber Pungli Jawa Barat.
Kabid Data dan Informasi (Datin) Satgas Saber Pungli Jabar Yudi Ahadiat mengatakan, pihaknya masih akan menganalisa terhadap surat tersebut. Terlebih berkaitan ada tidaknya dugaan pungli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu dianalisa dulu. Apakah di situ ada punglinya atau tidak. Siapa saja, itu kan baru (masuk). Itu mah hanya surat permohonan saja," katanya.
Dalam surat yang beredar, bagian atas atau kop surat bertuliskan 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung'. Tertera tanggal penerbitan surat pada 17 Juni 2022. Dalam surat itu juga tertulis perihal dengan kalimat 'aspirasi masyarakat'.
Adapun surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Garis besar surat bernomor 2029/R-A.DPRD/VI/2022 meminta agar Kadisdik Jabar menerima rekomendasi siswa yang diajukan.
Dalam surat juga tertulis rujukan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan pasal 3 sebagaimana tujuan pendidikan nasional.
"Maka berdasarkan hal di atas mohon kiranya Yth Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat memberikan kebijakan dan menerima siswa tersebut. Ada pun data siswa dimaksud terlampir," tulis surat yang ditandatangani Erwin itu.
Pihak DPRD Kota Bandung pun akhirnya buka suara. Saat dihubungi, Ketua DPRD Tedy Rusmawan mengaku baru mendapat informasi mengenai surat ini dari wartawan.
"Saya baru tahu informasi ini," kata Tedy saat dihubungi detikJabar via telepon di Bandung, Jumat (24/6/2022).
Meski sudah mendapat informasi tersebut, Tedy mengatakan harus terlebih dahulu mengkonfirmasi surat berkop DPRD yang ditandatangi oleh Erwin, politisi dari PKB. Tedy mengaku hingga sekarang belum menghubungi anggota yang bersangkutan.
"Saya belum nyambung Erwin, kan harus tabayyun juga, check and recheck. Jadi saya belum bisa komentar dulu," tuturnya.
Tedy juga mengaku belum mendapat tembusan surat yang ditandangani anggota DPRD itu pada 17 Juni 2022 tersebut. Erwin pun tak ada koordinasi dengannya perihal surat berisi 'titip siswa' PPDB ke Disdik Jabar ini.
"Belum, makanya kan khawatir aja suratnya bukan dibuat Kang Erwin. Kita kan belum bisa memastikan," ucapnya.
"Ya kalau dari DPRD mah yang jelas saya enggak ngeluarin, makanya saya harus tabayyun dulu, check and recheck lagi," imbuhnya.
Kemudian saat dikonfirmasi terpisah, Erwin tadinya belum mau menjelaskan secara detail mengenai surat yang ia tandatangani. Erwin berjanji kepada wartawan akan menyampaikan keterangan secara resmi perihal surat berkop DPRD tersebut.
"Nanti dijawab lewat WA, biar sama semua pernyatannya. Soalnya banyak yg konfirmasi, Nanti dijawab yah lewat WA," tuturnya.
Erwin akhirnya memberikan keterangan resmi kepada detikJabar. Ia memutuskan untuk menarik kembali surat tersebut setelah menimbulkan kegaduhan.
"Mengingat saat ini surat dimaksud menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan, maka dengan ini saya menarik surat tersebut," kata Erwin.
Dalam pernyataannya, Ketua DPC PKB Kota Bandung ini mengaku hanya ingin melanjutkan aspirasi dari masyarakat yang dia terima. Ia juga mengklaim, aspirasi itu telah diperjuangkan melalui sarana-sarana yang legal sebagai legislator.
Meski demikian, ia mengakui langkahnya itu malah menimbulkan kegaduhan. Erwin mengapresiasi Disdik Jabar yang telah melaksanakan PPDB 2022.
"Saya mengapresiasi upaya pemerintah dalam hal ini Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dalam melaksanakan PPDB," katanya.
Erwin pun menjelaskan tentang alasan mengirimkan surat berkop DPRD tersebut kepada Disdik Jabar.
"Pertama, benar bahwa surat dimaksud dibuat, ditandatangani dan dikirimkan saya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bandung," kata Erwin.
Erwin mengaku, surat itu ia kirim ke Disdik Jabar dengan maksud meneruskan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Ia mengatakan, banyak mendapat keluhan dari warga terkait pelaksanaan PPDB Jabar 2022.
"Aspek ekonomi menjadi pertimbangan utama saya untuk membantu menyampaikan keinginan warga agar anaknya diterima di sekolah negeri, mengingat biaya pendidikan di sekolah negeri jauh lebih terjangkau dibandingkan sekolah swasta," ungkapnya.
Erwin menegaskan, tak bermaksud mengintervensi Disdik Jabar lewat surat yang dia kirimkan itu. Ia mengaku surat tersebut hanya sekedar permohonan atau usulan atas aspirasi yang ia terima dari masyarakat Kota Bandung.
"Surat dimaksud bukan bentuk intervensi saya kepada Pemprov Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, melainkan sekedar permohonan atau usulan sebagaimana aspirasi yang saya terima sebagai anggota dewan Kota Bandung," paparnya.
"Surat tersebut tidak bersifat memaksa atau mengintervensi proses PPDB, karena pihak dinas berhak penuh untuk mempertimbangkan atau mengabaikannya," pungkasnya.
