.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan alasan negara-negara tetangga seperti Singapura hingga Korea Selatan (Korsel) lebih maju daripada Indonesia. Penyebab utamanya adalah digitalisasi birokrasi yang belum optimal.
Hal ini disampaikan Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam acara Digitalisasi Nusantara Expo dan Summit (DNES) 2022 di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), hari ini.
"Kenapa Singapura, Taiwan, Korea Selatan bisa lebih cepat maju, meskipun usianya relatif sama dengan Indonesia? Karena birokrasi mereka efektif dan efisien. Pelayanan mereka sudah digital," kata Suhajar, Selasa (29/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencontohkan Singapura yang sudah memiliki ribuan layanan birokrasi yang bisa diakses melalui online. Bahkan pelayanan bisa diakses 24 jam setiap hari.
"Kita menyaksikan Singapura itu 1.400 layanan publik dilayani secara online atau digital 24 jam setiap hari, 7 hari setiap minggu. Jadi layanan digital di Singapura tidak pernah berhenti. Sementara kita Sabtu-Minggu tidak ada pelayanan," ujar dia.
Meski begitu, kata Suhajar, pemerintah sudah memulai reformasi birokrasi agar berlangsung lebih efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo dalam program kerjanya.
"Kita tidak ingin lagi ada orang izin usaha enam bulan baru selesai, kok lebih mudah izin usaha di Vietnam daripada di kampung sendiri," ujarnya.
Dalam acara yang dihadiri sekitar 500 pemerintah daerah itu, Suhajar mengingatkan tiga kunci sukses untuk mengoptimalkan birokrasi dengan digital. Pertama ialah kemauan dari kepala daerah, baik presiden, gubernur, hingga kepala desa.
"Kenapa Surabaya dalam dua hari ketika bayi lahir bisa mengirimkan akta kelahiran? Itu karena kemauan kepala daerahnya. Ada Desa Hanura di Lampung jadi percontohan, desa-desa di Banyuwangi juga sudah lama digital," kata Suhajar.
Kemudian yang kedua adalah ketersediaan infrastruktur. Dia menyebut pemerintah telah menghadirkan jaringan internet ke seluruh pelosok negeri.
"Ini dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah untuk membuat jaringan penguat di daerahnya, sehingga bisa dimanfaatkan di desa-desa," ujarnya.
Sementara yang ketiga adalah kemauan masyarakat menggunakan layanan digital. Untuk itu perlu komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.
"Kalau sudah ada layanan digital tapi tidak ada masyarakat yang menggunakan kan sama saja. Makanya pemerintah harus menyosialisasikan agar masyarakat mau memanfaatkan teknologi itu," pungkasnya.
(ahr/ams)
