.webp)
Infrastruktur di Kota Cirebon, seperti taman dan jalan raya, mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa taman kota, termasuk Taman Pajak, Taman Wahana Tata Nugraha, Taman Patung Bima, dan Taman di Jalan Kesambi, rusak parah, penuh sampah, dan menjadi sasaran vandalisme. Sementara itu, jalan-jalan rusak juga ditemukan di beberapa ruas penting, seperti Jalan Jagasatru, Jalan Pramuka, Jalan Ciremai Raya, dan ruas jalan di Kelurahan Argasunya.
Melihat kondisi ini, para pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon mengutarakan rencana mereka dalam menangani infrastruktur saat konferensi pers pascadebat kandidat.
Cawalkot Cirebon nomor urut 1 Dani Mardani menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan untuk membenahi taman dan jalan rusak di Cirebon. Ia menyebut perlunya pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer dari pusat, serta pendapatan lintas daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi, lanjut Dani, Kota Cirebon memiliki perwakilan 9 anggota di DPR RI dan 12 anggota DPRD Provinsi yang bisa membantu untuk membenahi infrastruktur taman dan jalan rusak di Kota Cirebon. Selain itu juga diperlukan juga sumber daya manusia ASN yang siap bekerja secara profesional dan berintegritas.
"Saya kira ini bisa diprogram, dianggarkan dan direncanakan dengan penyediaan anggaran, tapi tak kalah penting kita perlu ASN yang siap bekerja secara profesional, berintegritas, dan adaptif. Jangan sampai kita punya uang tapi ASN kita malah tidak siap untuk mengeksekusi program yang ada," tutur Dani, Rabu (30/10/2024).
Cawalkot Cirebon nomor urut 2 Eti Herawati menjanjikan fokus pada pembenahan infrastruktur jika terpilih. Eti menggarisbawahi pentingnya perbaikan taman dan jalan di Kota Cirebon sebagai prioritas utama di anggaran 2025, sambil mencari peluang pendanaan dari pusat.
"Ini menjadi skala prioritas karena persoalan infrastruktur adalah persoalan yang harus diprioritaskan nomor satu. Kita melihat pada anggaran 2025, saya akan terus mencari peluang yang ada di pusat untuk perbaikan sarana menyeluruh di wilayah Argasunya dan bagian tertentu di Kota Cirebon," tutur Eti.
Sementara itu Cawalkot Cirebon nomor urut 3 Effendi Edo menawarkan solusi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Menurut Edo, jika tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah dapat diperbaiki, anggaran sebesar Rp1,6 triliun pada tahun 2024 dapat digunakan untuk pembenahan infrastruktur secara efektif.
"Nah itu saya sudah menghitung anggaran yang ada di Kota Cirebon tahun 2024 kurang lebih kan Rp 1,6 triliun. Tentunya kalau tata kelola pemerintahan baik, tata kelola keuangan daerahnya baik, sampai dengan tata kelola pembangunan yang baik. Insyaallah semuanya akan berjalan baik dan lancar," pungkas Edo
(iqk/iqk)
