Bupati Indramayu Nina Agustina menekankan penanganan stunting perlu kerja sama seluruh pihak. Dengan begitu penurunan angka stunting terjadi secara berkelanjutan dan kasus stunting bisa turun secara drastis.
Diketahui saat ini kasus stunting di Indramayu berhasil ditekan hingga mencapai 14,4%.
"Semoga dengan kerja keras seluruh stakeholder dan juga pemerintah desa, upaya mencapai Indramayu Zero Stunting dapat segera terwujud," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut dia menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu terus berupaya mengatasi kasus stunting, salah satunya melalui satgas penurunan stunting.
Di sisi lain dia juga mendorong kepala desa untuk mengalokasikan dana desa bagi penanganan kasus stunting. Mengingat selama ini pemerintah desa hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja.
"Penggunaan dana desa untuk penanggulangan stunting tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Nomor 8 tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023," katanya.
"Sebagaimana tertulis pada Pasal 5 ayat (2) huruf b Permendes PDTT No. 8 tahun 2023, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa salah satunya dialokasikan untuk pencegahan dan penurunan stunting," lanjut Nina.
Karena itu, dia menginstruksikan seluruh kepala desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya Pemkab Indramayu dalam menekan angka stunting. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat konsolidasi penurunan angka stunting di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan secara virtual.
Dukungan juga datang dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo menyebut pihaknya telah mengalokasikan anggaran pendampingan bagi keluarga sunting. Adapun untuk Kabupaten Indramayu besar dana yang dianggarkan yaitu sekitar Rp 15 miliar.
(fhs/ega)