Restitusi Herry Wirawan Tuai Polemik, Lihat Lagi Putusan Hakim PN Bandung

Dony Indra Ramadhan - detikJabar
Jumat, 25 Feb 2022 14:27 WIB
Terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak Herry Wirawan berjalan dalam ruangan untuk  menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2/2022). Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan vonis pidana seumur hidup kepada Herry Wirawan atas kasus pemerkosaan 13 santriwati dibawah umur sekaligus diminta membayar restitusi (santunan) kepada para korban. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/foc.
Herry Wirawan (Foto: ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI).
Bandung -

Vonis hakim terhadap restitusi korban pemerkosaan Herry Wirawan menuai polemik. Hakim menyerahkan pembayaran restitusi ke negara sedangkan banyak pihak berpendapat Herry yang harus membayar restitusi sebesar Rp 331 juta itu. Lalu, seperti apa sih putusan hakim soal restitusi ini?

Vonis Hakim

Hakim memberikan putusan restitusi dialihkan ke negara dalam sidang vonis beberapa pekan lalu. Majelis hakim yang diketuai oleh Yohanes Purnomo Suryo menyatakan restitusi yang harusnya dibayar oleh Herry dialihkan ke negara dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Oleh karena terhadap terdakwa tidak dibebani kewajiban membayar restitusi meskipun merupakan hukuman tambahan, namun majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran restitusi tersebut di luar ketentuan hukuman tambahan sesuai pasal 67 KUHP. Maka restitusi harus dialihkan ke pihak lain," ujar majelis hakim yang diketuai oleh Yohanes Purnomo Suryo saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung.


Menurut dia, pengalihan itu sesuai dengan peraturan nomor 43 tahun 2017 tentang pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana. Dalam aturan tersebut, kata hakim, apabila pelaku berhalangan, dialihkan kepada siapa membayar restitusi itu.

"Majelis hakim berpendapat bahwa tugas negara adalah melindungi dan mensejahterakan warganya, negara hadir melindungi warga negaranya dan perkars ini adalah para anak korban dan anak korban maka majelis hakim berpendapat bahwa tepat apabila beban pembayaran restitusi diserahkan kepada negara," kata Hakim.

Hakim menilai dalam hal ini, pembayaran dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).

"Pemberian restitusi sebesar Rp 331 juta dibebankan kepada kepada kementerian tersebut dalam DIPA tahun berjalan. Apabila tidak tersedia, anggaran itu maka dianggarkan DIPA tahun berikutnya," tuturnya.

Restitusi sendiri masuk dalam tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Nominal restitusi diajukan berdasarkan hitungan LPSK terhadap 12 korban pemerkosaan. Adapun nominal masing-masing korban berbeda.

Respons Kemen PPPA

Kementerian PPPA sendiri ogah membayar restitusi ini. Menurut Kemen PPPA, restitusi tak bisa dibebankan ke negara.

Dalam putusannya, hakim menyatakan negara harus hadir untuk melindungi dan memenuhi hak korban dengan cara memberikan restitusi. Hanya saja restitusi itu kewajiban pelaku dan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan saksi dan korban. Memperhatikan ketentuan tersebut, Kemen PPPA tidak dapat dibebankan untuk membayar restitusi," kata Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar dalam keterangannya, Rabu (16/2/2022).

Namun, menurut Nahar, hakim bisa menjatuhkan hukuman tambahan kepada Harry Wirawan. Dia menyatakan pemerintah bukan keluarga terdakwa perkara ini.

"Penunjukan KemenPPPA yang akan menanggung restitusi perlu dipertimbangkan Kembali dengan alasan bahwa Pemerintah bukan keluarga atau relasi kuasa dari Terdakwa. Dengan mengacu pada UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah melalui PP 35 Tahun 2020," ucapnya.

Pandangan Ahli Pidana

Sementara itu, ahli pidana Universitas Islam Bandung (Unisba) Nandang Sambas punya pandangan. Menurut Nandang, putusan hakim harus dieksekusi.

"Kalau sudah ada putusan pengadilan, ya mau nggak mau harus dieksekusi karena itu perintah hakim melalui pengadilan. Sama saja dengan perintah negara," ucap Nandang kepada wartawan, Jumat (18/2/2022).

KemenPPA sebelumnya mengaku masih menunggu putusan itu inkrah. Menurut Nandang, hal itu wajar lantaran sejauh ini baik dari pihak Herry Wirawan maupun Jaksa masih bersikap pikir-pikir atas putusan tersebut. Ada waktu 7 hari sejak putusan dibacakan untuk kedua belah pihak mengambil sikap.

"Seandaianya sampai inkrah restitusi itu dibebankan pada negara, ya tadi mengikat itu kewajiban PPA, kepanjangan dari negara sih," tutur dia.

Sikap Keluarga Korban Soal Restitusi

Sementara itu, keluarga korban juga meminta agar pembayaran restitusi ini diperhatikan. Keluarga korban meminta agar negara mengikuti putusan hakim tersebut.

"Ya itu kan putusan pengadilan itu mengikat, tidak bisa KemenPPA membantah atau menolak, ini kan harus menghormati putusan pengadilan dan harus tunduk kepada hukum, negara ini negara hukum dan kementerian juga disumpah untuk melaksanakan hukum, aturan, undang-undang," ucap Yudi Kurnia, kuasa hukum korban saat dihubungi, Kamis (17/2/2022).

Respons LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengkritisi keputusan hakim terkait pemberian restitusi terhadap korban Herry Wirawan. LPSK pun mendukung upaya banding yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan mengenai hukuman restitusi Herry Wirawan menuai pro dan kontra. Ia mengatakan hukuman restitusi bisa dibebankan kepada pihak ketiga yang masih memiliki korelasi dengan pelaku.

"Kalau dibebankan kepada negara, itu artinya kompensasi. Sementara kompensasi menurut Undang-Undang, baru (diterapkan) tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat," kata Hasto kepada awak media di Gedung Sate, Kamis (24/2/2022).

Jaksa Banding Soal Restitusi

Ada beberapa poin yang jadi catatan JPU atas banding tersebut. Selain meminta hukuman mati tetap diberikan, jaksa juga mengkritisi soal restitusi atau pembayaran ganti rugi terhadap korban. Dalam putusan hakim sebelumnya, restitusi sebesar Rp 331 juta itu dilimpahkan ke negara.

Asep menuturkan restitusi tersebut berbeda dengan pemberian kompensasi. Sehingga, dia menyebut keliru bila restitusi justru dialihkan ke negara melainkan harus dibayar oleh Herry selaku terdakwa.

"Nah bagaimana kalau sekarang ada restitusi yang diserahkan kepada negara, ini seolah-olah negara kemudian yang salah, seolah kemudian nanti akan menciptakan bahwa ada pelaku-pelaku lain nanti kalau berbuat kejahatan, itu ada negara yang menanggungnya," tutur dia.



Simak Video "Hukuman Penjara Seumur Hidup untuk Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santri"
[Gambas:Video 20detik]
(dir/mso)