Wakil Bupati Indramayu Syaefudin membantah kabar yang menyebut dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu Tahun Anggaran 2022.
Melalui kuasa hukumnya, Syamsul Bahri Siregar, Syaefudin menegaskan hingga saat ini belum pernah menerima surat resmi penetapan tersangka dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
"Pak Syaefudin belum pernah menerima surat penetapan tersangka, sehingga kami mempertanyakan munculnya informasi tersebut," kata Syamsul, Selasa (9/6/2026).
Menurut dia, informasi yang beredar tidak hanya berdampak pada nama baik kliennya, tetapi juga berpotensi memengaruhi citra Pemerintah Kabupaten Indramayu karena Syaefudin saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati.
Pihaknya pun tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait penyebaran informasi tersebut. Namun sebelum itu, mereka akan meminta klarifikasi secara resmi kepada Kejati Jawa Barat mengenai kebenaran kabar yang beredar.
"Kami akan meminta penjelasan secara formal kepada Kejati Jabar apakah benar ada rilis resmi terkait informasi tersebut," ujarnya.
Syamsul menambahkan, apabila informasi itu terbukti tidak benar, pihaknya akan menempuh langkah hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga meminta media menyajikan informasi secara berimbang agar tidak menimbulkan persepsi yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Di sisi lain, Syamsul mengakui bahwa perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu masih berproses di Kejati Jawa Barat. Selama ini, kata dia, Syaefudin bersikap kooperatif dan memenuhi setiap permintaan klarifikasi maupun data yang dibutuhkan penyidik.
"Beliau menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan telah memberikan seluruh data yang diminta," katanya.
Simak Video "Video Menteri PU Dody Hanggodo Bicara soal Dugaan Korupsi "
(mso/mso)