Pemkab Cirebon Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir

Pemkab Cirebon telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir yang terjadi di 9 kecamatan yang mayoritas berada di wilayah Timur Kabupaten Cirebon. Banjir melanda 36 desa di sembilan kecamatan ini mengakibatkan 20 ribu rumah warga dan 83 ribu jiwa terdampak.

Melihat kondisi tersebut, Pemkab Cirebon telah mengeluarkan SK Tanggap Darurat yang ditandatangai Bupati Cirebon, sekda dan unsur Forkopimda. Bahkan Pemkab Cirebon langsung melakukan rapat koordinasi antar-SKPD terkait untuk penanganan pascabencana banjir yang melanda sembilan kecamatan tersebut.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Cirebon, Hadi Suryadiningrat mengatakan rapat koordinasi ini untuk merumuskan dan mempersiapkan penggunaan dana tanggap darurat untuk penanganan banjir dan sosial di wilayah timur, termasuk juga rencana kedepannya.

"Yang harus kita lakukan adalah, karena cuaca tidak menentu, kita harus segera melakukan inventarisir dan tindakan terhadap titik-titik banjir untuk penanggulangan sementara saat ini, termasuk juga kegiatan sosial pemberian makanan minuman kepada masyarakat yang terdampak," katanya kepada detikJabar, Kamis (7/3/2024).

Untuk anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), ia menegaskan sampai dengan saat ini masih menginventarisir kebutuhannya sehingga dana tanggap darurat ini akan segera dilakukan untuk penanganan banjir di wilayah tersebut.

"Perkiraan belum tahu berapa, mungkin menunggu besok. Yang dibutuhkan sekarang adalah penanganan sedimentasi yang banyak diusulkan oleh para camat, lalu alat kebersihan, makan minum, dan kesehatan yang yang harus disegerakan," ungkapnya.

Selain itu, Hadi menyampaikan untuk pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung sudah merespons dengan baik. "Dengan adanya SK Tanggap Darurat ini akan segera menjadi bahan regulasi mereka untuk melakukan pekerjaan terhadap kegiatan yang ada di daerah lain untuk disegerakan di Kabupaten Cirebon," katanya.

Hadi pun meminta agar kegiatan sosial dan dompet kemanusian bisa disalurkan satu pintu yang sudah ditunjuk oleh pemda. "Saat ini lokasi untuk dompet kemanusiaam belum ada, lokasinya juga belum ditetapkan," katanya.

"Pak Kajari juga menyampaikan bahwa dalam BTT ini tidak ada yang boleh bermain-main dalam dana bencana, itu bakal disikat habis oleh APH, karena rakyat sedang sengsara jadi dana BTT tidak boleh dipakai yang lainnya, khusus untuk penanganan," imbuhnya

Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Sri Wijayanti mengatakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Tanggap Darutar bencana banjir, pihaknya telah menganggarkan hingga Rp 25 miliar.

"Pemkab telah menganggarkan BTT sebesar Rp 25 miliar untuk tanggap darurat," katanya.

Ia meminta agar anggaran BTT ini benar-benar digunakan, dan tidak sampai dobel dengan bantuan dari pusat. "Jangan sampai dana BTT kita dobel dengan bantuan dari kementrian, agar bisa maksimal," ujarnya.