Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai tingginya angka tersebut tidak terlepas dari besarnya jumlah industri dan tenaga kerja di wilayahnya.
Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip pada Minggu (11/10/2026), sebanyak 63.789 tenaga kerja di Indonesia terkena PHK selama Januari hingga September 2026. Data tersebut merupakan jumlah tenaga kerja yang melaporkan PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Dari total tersebut, Jawa Barat menyumbang 13.044 pekerja atau sekitar 20,45 persen. Angka ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pekerja terdampak PHK terbanyak secara nasional.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan pemerintah provinsi prihatin terhadap pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Namun, ia meminta persoalan PHK dilihat bersamaan dengan peluang penyerapan tenaga kerja baru yang muncul dari investasi di Jawa Barat.
"PHK merupakan dinamika di dunia usaha dan industri. Kita tentu prihatin terhadap pekerja yang kehilangan pekerjaan," kata Herman, Rabu (14/10/2026).
Menurut Herman, masuknya investasi ke Jawa Barat juga membuka peluang perekrutan tenaga kerja dalam jumlah besar. Ia mencontohkan investasi BYD di Jawa Barat yang disebut membuka peluang rekrutmen hingga 18.000 tenaga kerja.
"Namun, kita juga perlu melihat bahwa rekrutmen tenaga kerja baru terus berlangsung. Misalnya, investasi BYD di Jawa Barat disebut membuka peluang rekrutmen hingga 18.000 tenaga kerja," ucapnya.
Ia menambahkan, perusahaan lain juga berpotensi merekrut tenaga kerja seiring dengan masuknya investasi. Herman menyebut realisasi investasi Jawa Barat tergolong tinggi dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.
"Saya kira perusahaan lain juga melakukan perekrutan seiring dengan investasi yang masuk. Realisasi investasi Jawa Barat juga tinggi dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Jadi, di satu sisi ada PHK, tetapi di sisi lain terdapat peluang penyerapan tenaga kerja baru," ujarnya.
Meski demikian, Herman menegaskan tingginya investasi tidak serta-merta menghilangkan persoalan PHK. Pemerintah tetap menghadapi tantangan untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan agar bisa kembali memasuki dunia kerja atau mengembangkan usaha.
"Meski demikian, PHK tetap menjadi tantangan, terutama mengenai bagaimana memastikan masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa kembali bekerja atau mengembangkan usaha," kata Herman.
Simak Video "Video: Pakar Ungkap Siapa yang Menikmati Pertumbuhan Ekonomi"
(bba/mso)