.webp)
Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai tingginya angka tersebut tidak terlepas dari besarnya jumlah industri dan tenaga kerja di wilayahnya.
Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip pada Minggu (11/10/2026), sebanyak 63.789 tenaga kerja di Indonesia terkena PHK selama Januari hingga September 2026. Data tersebut merupakan jumlah tenaga kerja yang melaporkan PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Dari total tersebut, Jawa Barat menyumbang 13.044 pekerja atau sekitar 20,45 persen. Angka ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pekerja terdampak PHK terbanyak secara nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan pemerintah provinsi prihatin terhadap pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Namun, ia meminta persoalan PHK dilihat bersamaan dengan peluang penyerapan tenaga kerja baru yang muncul dari investasi di Jawa Barat.
"PHK merupakan dinamika di dunia usaha dan industri. Kita tentu prihatin terhadap pekerja yang kehilangan pekerjaan," kata Herman, Rabu (14/10/2026).
Menurut Herman, masuknya investasi ke Jawa Barat juga membuka peluang perekrutan tenaga kerja dalam jumlah besar. Ia mencontohkan investasi BYD di Jawa Barat yang disebut membuka peluang rekrutmen hingga 18.000 tenaga kerja.
"Namun, kita juga perlu melihat bahwa rekrutmen tenaga kerja baru terus berlangsung. Misalnya, investasi BYD di Jawa Barat disebut membuka peluang rekrutmen hingga 18.000 tenaga kerja," ucapnya.
Ia menambahkan, perusahaan lain juga berpotensi merekrut tenaga kerja seiring dengan masuknya investasi. Herman menyebut realisasi investasi Jawa Barat tergolong tinggi dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.
"Saya kira perusahaan lain juga melakukan perekrutan seiring dengan investasi yang masuk. Realisasi investasi Jawa Barat juga tinggi dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Jadi, di satu sisi ada PHK, tetapi di sisi lain terdapat peluang penyerapan tenaga kerja baru," ujarnya.
Meski demikian, Herman menegaskan tingginya investasi tidak serta-merta menghilangkan persoalan PHK. Pemerintah tetap menghadapi tantangan untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan agar bisa kembali memasuki dunia kerja atau mengembangkan usaha.
"Meski demikian, PHK tetap menjadi tantangan, terutama mengenai bagaimana memastikan masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa kembali bekerja atau mengembangkan usaha," kata Herman.
Disnakertrans Sebut PHK Sejalan dengan Besarnya Industri
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Firman Desa, menilai tingginya angka PHK di Jawa Barat berkaitan dengan besarnya jumlah perusahaan dan tenaga kerja di provinsi tersebut.
Menurut Firman, Jawa Barat merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Besarnya skala industri dan jumlah pekerja membuat angka PHK di wilayah ini juga cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah dengan jumlah industri dan tenaga kerja yang lebih sedikit.
"Terkait PHK memang berbanding lurus dengan jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerjanya itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Jawa Barat ini provinsi dengan jumlah industri dan tenaga kerja terbesar se-Indonesia," kata Firman.
"Otomatis, begitupun dengan jumlah PHK-nya pasti akan berbanding lurus dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang ada di Jawa Barat. Jadi jawabannya sesimpel itu," lanjutnya.
Firman menilai kontribusi Jawa Barat sebesar 20,45 persen terhadap total PHK nasional perlu dilihat berdasarkan besarnya jumlah industri dan tenaga kerja di wilayah tersebut.
"Kalau misalnya daerah lain dengan jumlah industri dan tenaga kerja yang tidak sebanyak Jawa Barat, tentunya pasti akan lebih kecil. Tapi kalau angkanya 20%, wajar-wajar juga kan. Artinya, 20% dari seluruh Indonesia ini ada di Jawa Barat. Jadi memang seiring sejalan, selaras dengan data itu," ujarnya.
Industri Manufaktur Padat Karya Terdampak
Firman menyebut PHK banyak terjadi di kawasan industri, terutama di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Dari sisi sektor usaha, industri manufaktur, khususnya industri padat karya, menjadi salah satu sektor yang banyak terdampak.
Ia menjelaskan, sebagian perusahaan mulai beralih dari pola produksi yang mengandalkan banyak tenaga kerja menuju sistem berbasis teknologi dan modal. Perubahan tersebut turut memengaruhi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah industri.
"Hampir sama, bahwa kabupaten/kota yang paling tinggi ini daerah-daerah industri. Seperti di Bekasi, Karawang, itu cukup tinggi. Kalau sektor memang kebanyakannya sektor-sektor manufaktur, terutama industri padat karya yang dari sisi jenis pekerjaannya juga sudah beberapa mulai bisnisnya beralih ke industri padat teknologi atau padat modal," kata Firman.
Menurutnya, penyebab PHK tidak hanya berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan. Perubahan teknologi, persaingan usaha, hingga relokasi basis produksi juga menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan pekerjaan.
"Macam-macam penyebabnya. Ada yang memang alih teknologi, yang sudah mulai menerapkan robotisasi, komputerisasi, ataupun AI."
Firman juga menyoroti perubahan pada industri otomotif. Menurutnya, perkembangan kendaraan listrik ikut memengaruhi persaingan dan penjualan kendaraan konvensional berbahan bakar mesin.
"Ada juga perusahaan yang sudah tidak tersaing. Seperti yang banyak disampaikan juga oleh teman-teman serikat, di sektor otomotif, dengan banyaknya fasilitas ataupun gempuran mobil listrik atau kendaraan listrik di Indonesia, itu sangat berpengaruh juga ke penjualan otomotif konvensional atau mesin," jelasnya.
Ia menambahkan, penurunan pada sektor otomotif konvensional turut menjadi perhatian, selain kemungkinan perusahaan memindahkan kegiatan produksinya ke daerah lain.
"Dari data Gaikindo sudah menunjukkan banyak penurunan sektor industri otomotif mesin atau non-listrik. Jadi memang ada juga relokasi. Ada juga yang mungkin memindahkan basis produksinya ke daerah-daerah lain," ujarnya.
Pekerja Terdampak PHK Bisa Manfaatkan Program JKP
Untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan, Disnakertrans Jabar mengandalkan sejumlah manfaat dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program tersebut mencakup manfaat uang tunai, pelatihan kerja, dan akses ke pasar kerja.
Firman menjelaskan, manfaat uang tunai dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup selama belum mendapatkan pekerjaan baru. Sementara itu, akses pasar kerja diarahkan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membuka lowongan.
"Dengan program itu, secara otomatis pekerja yang ter-PHK mendapat manfaat uang tunai. Jadi pada saat dia mencari pekerjaan dan belum bekerja, ada jaminan berupa uang untuk bisa menyambung hidupnya," kata Firman.
Untuk membantu pencarian kerja, pemerintah menyediakan layanan SIAPKerja di tingkat pusat. Adapun di Jawa Barat, pekerja dapat memanfaatkan aplikasi Nyari Gawe serta informasi lowongan melalui bursa kerja daring.
"Kedua, mendapatkan akses pasar kerja. Kalau di pusat, di kementerian, ada SIAPKerja. Kalau di Jawa Barat sendiri kita punya aplikasi Nyari Gawe. Kita setiap minggu, selalu ada job fair online melalui TikTok. Setiap minggunya ribuan lowongan pekerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja yang terkena dampak PHK," ujarnya.
Selain akses lowongan, pekerja yang terdampak PHK juga dapat memanfaatkan pelatihan untuk meningkatkan atau menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan industri. Program peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang dinilai penting ketika peluang kerja baru membutuhkan kompetensi berbeda.
"Selain itu, kita juga ada manfaat pelatihan ketenagakerjaan. Jadi, pekerja yang ter-PHK dan ternyata banyak rekrutmen di sektor industri-industri lain sehingga mungkin membutuhkan keterampilan baru ataupun kompetensi baru, bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk melakukan upskilling ataupun reskilling," tutup Firman.
Simak Video "Video: Pakar Ungkap Siapa yang Menikmati Pertumbuhan Ekonomi"
[Gambas:Video 20detik] (bba/mso)
