Membahas Nasib Koperasi dari Kota Kelahirannya

Kondisi koperasi di Indonesia terus dirundung berbagai persoalan, sehingga dari tahun ke tahun gaung koperasi di Indonesia semakin tak terdengar. Kebijakan pemimpin Indonesia ke depan menjadi salah satu penentu bangkit tidaknya koperasi di Indonesia.

"Kuncinya kan kemajuan ekonomi rakyat tergantung pada political will, penguasa saat ini tidak berpihak pada usaha kecil dan koperasi. Kapitalisme di berbagai bidang," kata Guru Besar Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Profesor Kartawan di sela acara Serasehan Politik Perkoperasian di Graha Mitra Batik Tasikmalaya, Kamis (8/8/2024).

Kartawan mengaku menaruh harapan terhadap Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto untuk membenahi masalah ini, terlebih Prabowo merupakan putra dari tokoh ekonom Indonesia Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo.

"Semoga saja kebijakan Presiden Terpilih Prabowo bisa seperti ayahnya Profesor Soemitro yang sangat perhatian terhadap ekonomi kerakyatan," kata Kartawan.

Dia menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan untuk menyokong ekonomi kerakyatan, melindungi UMKM dan koperasi adalah dengan melakukan revisi terhadap Omnibus Law serta amandemen UUD 45.

"Perlu amandemen UUD'45, kembali kepada aslinya. Kemudian Omnibus Law juga perlu direvisi karena banyak aturan yang tidak sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan," kata Kartawan.

Akademisi Unsil Tasikmalaya, DR. Nanang Rusliana mengungkapkan mengenai penurunan jumlah koperasi dan masyarakat yang menjadi anggota koperasi di Kota Tasikmalaya. Dia membeberkan penurunan jumlah anggota koperasi di Kota Tasikmalaya yang turun drastis, di tahun 2022 masyarakat yang menjadi anggota koperasi menurutnya berada di angka 99.315 orang, tapi di tahun 2023 anjlok menjadi 7.611 orang. Hal ini juga dibarengi dengan penurunan jumlah koperasinya.

"Tapi kita jangan fokus kepada kuantitas, sebaiknya kita lebih fokus kepada peningkatan kualitas dari koperasi-koperasi yang sudah ada," kata Nanang.

Menurut dia ada beberapa tantangan yang harus dilakukan agar koperasi bisa tetap berdiri tegak. Selain peningkatan SDM dan manajerial, koperasi juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. "Digitalisasi koperasi juga harus dilakukan, koperasi harus adaptif terhadap perkembangan zaman," kata Nanang.

Agus Rudianto Ketua Dekopinda Kota Tasikmalaya mengatakan acara serasehan politik perkoperasian ini merupakan bagian dari peringatan Hari Koperasi. Tasikmalaya tidak bisa lepas dari sejarah koperasi di Indonesia, karena Tasikmalaya menjadi lokasi diselenggarakannya Kongres Koperasi Pertama.

Sedianya selain mengundang akademisi, pihaknya juga mengundang 8 orang bakal calon Wali Kota Tasikmalaya. Tapi yang datang hanya 2 orang, yakni Dicky Candra dan Andi Ibnu Hadi. "Kecewa sih tidak, tidak masalah walau pun tadinya kami ingin mendengar pandangan calon pemimpin Kota Tasikmalaya tentang koperasi," kata Agus.

Terlepas dari bakal calon Wali Kota yang tak hadir, Agus mengatakan pihaknya ingin menitipkan gagasan Bung Hatta terhadap gerakan koperasi yang bersendikan kegotongroyongan dan kemandirian adalah perpanjangan tangan negara untuk mensejahterakan rakyat ketika negara mengalami keterbatasan.

"Bung Hatta juga mengatakan bahwa koperasi merupakan senjata persekutuan si lemah. Tujuan koperasi bukanlah menggali keuntungan, melainkan memenuhi kebutuhan bersama," kata Agus.

Ketua HIPMI Kota Tasikmalaya Arif Hidayat mengaku pihaknya akan mengadopsi konsep koperasi bagi kalangan pengusaha muda di Kota Tasikmalaya. Dia mengaku saat ini sedang bersiap untuk mendirikan koperasi pengusaha muda Tasikmalaya.

"Kami akan mendirikan koperasi seperti sebuah holding company dengan berbagai unit usaha. Kami di HIPMI sudah bersepakat, bahwa konsep koperasi bisa jadi model terbaik untuk membangun usaha," kata Arif.

Tasikmalaya sebagai kota tempat lahirnya koperasi, menurut dia harus bisa melahirkan koperasi-koperasi baru yang berkualitas. "Konsep koperasi itu banyak diadopsi di negara-negara maju, kita orang Tasik juga harus mampu dan bisa membangun sebuah koperasi yang berkualitas," kata Arif.