.webp)
Sorotan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengenai masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Jawa Barat menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jabar. Budi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (14/9/2026). Jabar disebut menjadi salah satu wilayah yang masih memiliki angka kematian ibu dan bayi tinggi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar, Siska Gerfianti, mengatakan pernyataan Menkes tersebut perlu disikapi secara serius dan konstruktif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pernyataan Menteri Kesehatan RI, Bapak Budi Gunadi Sadikin, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI tanggal 14 September 2026 mengenai masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, termasuk di Jawa Barat, perlu kami sikapi secara serius dan konstruktif," kata Siska dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Siska menyebut persoalan kematian ibu dan bayi memang masih menjadi pekerjaan besar di Jabar. Namun, menurutnya, masalah tersebut tidak bisa dilihat hanya dari sisi pelayanan kesehatan ketika ibu sudah berada di fasilitas kesehatan.
Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, tercatat 646 kematian ibu atau 88,78 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 749 kasus.
"Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan AKI dan AKB merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Pencegahannya tidak dapat hanya bertumpu pada pelayanan kesehatan ketika ibu sudah berada di fasilitas kesehatan, tetapi harus dibangun sejak sebelum kehamilan, selama kehamilan, persalinan, masa nifas hingga periode neonatal," ujarnya.
Siska menjelaskan, penyebab kematian ibu di Jabar didominasi sejumlah persoalan, di antaranya komplikasi nonobstetrik, hipertensi dalam kehamilan, persalinan dan nifas, serta perdarahan obstetrik. Sementara pada bayi, kematian berkaitan dengan gangguan pernapasan atau kardiovaskular, bayi berat lahir rendah (BBLR), prematuritas, hingga infeksi.
Menurut Siska, faktor yang memengaruhi keselamatan ibu dan bayi juga tidak seluruhnya berada di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Perencanaan kehamilan, usia dan kondisi kesehatan ibu, jarak kehamilan, pengetahuan keluarga, hingga kemampuan mengenali tanda bahaya turut menentukan.
"Faktor kesehatan memang sangat penting, namun terdapat pula faktor yang berada di luar fasilitas pelayanan kesehatan, seperti perencanaan kehamilan, usia dan kondisi kesehatan ibu, jarak kehamilan, pengetahuan keluarga, keterlambatan mengenali tanda bahaya, keterlambatan mengambil keputusan, akses terhadap pelayanan, serta dukungan suami dan keluarga," katanya.
Oleh karena itu, DP3AKB Jabar mengaku akan memperkuat perannya dalam upaya menekan angka kematian ibu dan bayi. Langkah tersebut dilakukan melalui program keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pembangunan ketahanan keluarga, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan lini lapangan.
Salah satu fokusnya adalah mendorong kehamilan yang direncanakan dan sehat. Pemprov Jabar akan memperkuat akses dan kualitas konseling serta pelayanan KB agar pasangan dapat merencanakan jumlah dan jarak kelahiran sesuai kondisi kesehatan dan kebutuhan keluarga.
Edukasi mengenai kehamilan berisiko juga akan diperkuat, termasuk konsep 4 Terlalu, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak.
Di tingkat lapangan, DP3AKB akan mengoptimalkan peran MOTEKAR dan TELADAN KB untuk memberikan edukasi, menemukan keluarga yang membutuhkan perhatian, mendorong perubahan perilaku, serta menghubungkan keluarga dengan layanan yang dibutuhkan.
Peran suami dan keluarga juga menjadi perhatian. Siska menegaskan keselamatan ibu dan bayi tidak bisa dibebankan hanya kepada perempuan. "Memperkuat peran suami dan keluarga, karena keselamatan ibu dan bayi bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dalam keluarga," ujarnya.
Selain itu, kesinambungan KB pascapersalinan akan diperkuat. Hal ini dilakukan agar keluarga dapat segera merencanakan kehamilan berikutnya dan mencegah jarak kehamilan yang terlalu dekat.
Siska menilai sorotan Menkes terhadap Jabar tidak semata-mata harus dimaknai sebagai kritik. Sebaliknya, hal tersebut dapat menjadi alarm untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.
"Kami memandang pernyataan Menteri Kesehatan bukan semata sebagai kritik terhadap daerah, tetapi sebagai alarm sekaligus momentum untuk memperkuat gerakan bersama," kata Siska.
Jabar memiliki jumlah penduduk yang besar. Oleh karena itu, keberhasilan menekan angka kematian ibu dan bayi di Jabar dinilai akan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target nasional.
"Prinsip yang perlu kita bangun adalah 'Kehamilan yang direncanakan, keluarga yang siap, pelayanan yang berkualitas, dan rujukan yang cepat merupakan satu rangkaian untuk menyelamatkan ibu dan bayi'," ujarnya.
(bba/orb)
