Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendapat respons dari DPRD Jabar.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar memahami tekanan fiskal yang tengah dihadapi Pemprov Jabar. Namun, rencana pinjaman tersebut harus diarahkan secara jelas agar tidak mengganggu program prioritas yang telah ditetapkan dalam APBD 2026.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengatakan, rencana pinjaman Rp3,4 triliun telah dibahas bersama dan akan dimasukkan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
"Itu sudah dalam pembicaraan, sudah kita sepakati dan akan kita masukkan nanti di perubahan anggaran, di perubahan APBD 2026," kata Iswara, Senin (10/8/2026).
Menurut Iswara, keputusan tersebut tidak terlepas dari tekanan fiskal yang semakin berat. Pada 2026, transfer ke daerah (TKD) untuk Jawa Barat berkurang Rp2,458 triliun. Di sisi lain, masih terdapat kurang salur dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk periode 2023, 2024, dan 2025 yang nilainya mencapai sekitar Rp4 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,222 triliun telah memiliki dasar melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025. Namun, dana tersebut hingga pertengahan 2026 belum diterima Pemprov Jabar.
"Makanya ya tadi, asumsi kami TKD tidak berkurang, kurang salur dari pusat dapat masuk, DBH sudah masuk, kita memperkirakan tidak terjadi defisit. Tapi per hari ini kita harus realistis, faktanya TKD berkurang dan kurang salur DBH dari pusat blm cair" ucapnya.
Di tengah kondisi tersebut, DPRD dan Pemprov Jabar memilih mempertahankan program yang dianggap strategis. Iswara menegaskan, efisiensi akan diarahkan pada kegiatan yang dinilai tidak menjadi prioritas.
"Pemprov dan DPRD sepakat program-program prioritas tidak kita kurangi. Jadi program-program tidak ada yang kita kurangi, tapi kegiatan yang diefisienkan kita buat skala prioritas," katanya.
Simak Video "Video Kata Menaker soal Kena Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas-Administrasi"
(bba/mso)