Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat angkat bicara terkait ramainya wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK Negeri.
Meski mengakui banyak sekolah masih membutuhkan tambahan anggaran operasional, Disdik menegaskan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih berfokus pada optimalisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan intervensi melalui APBD.
Kadisdik Jawa Barat Purwanto mengatakan, komitmen tersebut telah beberapa kali disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, kebutuhan sekolah yang tidak dapat dibiayai melalui dana BOS akan diupayakan melalui anggaran pemerintah daerah.
"Pak Gubernur sudah menyampaikan beberapa kali statement bahwa akan mengoptimalkan dulu tata kelola BOS-nya di sekolah, BOS yang dari pemerintah pusat," kata Purwanto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/7/2026).
"Kalau misalnya sekolah masih butuh untuk sarana prasarana dan lain sebagainya, itu bisa nanti diintervensi pakai kegiatan di APBD. Kayak butuh pagar, ya dari APBD, butuh emplasemen, dari APBD," sambungnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menutup ruang pembahasan mengenai reaktivasi SPP. Namun, hingga saat ini pembahasan tersebut masih sebatas wacana.
"Komitmen Pak Gubernur kan seperti itu kan yang sudah dikeluarkan statement-nya. Ya wacana itu ya kita sebagai sebuah wacana untuk ini ya bagus, nggak apa-apa," ujarnya.
Purwanto juga membantah anggapan bahwa seluruh sekolah negeri mengalami persoalan tata kelola anggaran. Menurutnya, banyak sekolah di Jawa Barat yang mampu menjaga kualitas sarana dan prasarana melalui pengelolaan dana BOS secara efektif.
Ia mencontohkan selain SMAN 1 Depok yang sempat dipuji Gubernur Dedi Mulyadi, masih banyak sekolah lain dengan kondisi serupa. "Banyak, SMA 2 Cibinong, banyak sekolah-sekolah yang sarana prasarananya bersih, bagus, karena tata kelola BOS-nya, perencanaannya tepat, efektif," katanya.
Meski demikian, Purwanto mengakui dana BOS memang memiliki keterbatasan karena tidak semua kebutuhan sekolah dapat dibiayai melalui skema tersebut. Karena itu, kebutuhan seperti pembangunan pagar, perbaikan musala, hingga fasilitas lain akan diupayakan melalui APBD.
"Ya walaupun ada kekurangan-kekurangan, misalnya kurang untuk emplasemen, ya kita nanti buka menu aja dari APBD diintervensi. Ini butuh perbaikan musala, ya nanti sarana ibadahnya dibuka menunya di APBD kan, intervensi pakai APBD," ujarnya.
Purwanto mengungkapkan, munculnya wacana reaktivasi SPP berawal dari aspirasi yang disampaikan sekolah-sekolah kepada DPRD Jawa Barat saat kegiatan pemantauan dan evaluasi.
"Iya memang sekolah penginnya kayak gitu, pengin gitu, pengin ini, pengin nambah anggaran. Ya kalau itu aspirasi dari sekolah, ya kalau bisa dibiayai dari APBD ya dari APBD aja kalau pimpinan atau Pak Gubernur-nya bisa mengintervensi dari APBD kan sudah menjadi komitmen," katanya.
Simak Video "Sambut Siswa Baru SMA Unggulan CTARSA Foundation"
(bba/mso)