.webp)
Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat angkat bicara terkait ramainya wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK Negeri.
Meski mengakui banyak sekolah masih membutuhkan tambahan anggaran operasional, Disdik menegaskan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih berfokus pada optimalisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan intervensi melalui APBD.
Kadisdik Jawa Barat Purwanto mengatakan, komitmen tersebut telah beberapa kali disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, kebutuhan sekolah yang tidak dapat dibiayai melalui dana BOS akan diupayakan melalui anggaran pemerintah daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Gubernur sudah menyampaikan beberapa kali statement bahwa akan mengoptimalkan dulu tata kelola BOS-nya di sekolah, BOS yang dari pemerintah pusat," kata Purwanto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/7/2026).
"Kalau misalnya sekolah masih butuh untuk sarana prasarana dan lain sebagainya, itu bisa nanti diintervensi pakai kegiatan di APBD. Kayak butuh pagar, ya dari APBD, butuh emplasemen, dari APBD," sambungnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menutup ruang pembahasan mengenai reaktivasi SPP. Namun, hingga saat ini pembahasan tersebut masih sebatas wacana.
"Komitmen Pak Gubernur kan seperti itu kan yang sudah dikeluarkan statement-nya. Ya wacana itu ya kita sebagai sebuah wacana untuk ini ya bagus, nggak apa-apa," ujarnya.
Purwanto juga membantah anggapan bahwa seluruh sekolah negeri mengalami persoalan tata kelola anggaran. Menurutnya, banyak sekolah di Jawa Barat yang mampu menjaga kualitas sarana dan prasarana melalui pengelolaan dana BOS secara efektif.
Ia mencontohkan selain SMAN 1 Depok yang sempat dipuji Gubernur Dedi Mulyadi, masih banyak sekolah lain dengan kondisi serupa. "Banyak, SMA 2 Cibinong, banyak sekolah-sekolah yang sarana prasarananya bersih, bagus, karena tata kelola BOS-nya, perencanaannya tepat, efektif," katanya.
Meski demikian, Purwanto mengakui dana BOS memang memiliki keterbatasan karena tidak semua kebutuhan sekolah dapat dibiayai melalui skema tersebut. Karena itu, kebutuhan seperti pembangunan pagar, perbaikan musala, hingga fasilitas lain akan diupayakan melalui APBD.
"Ya walaupun ada kekurangan-kekurangan, misalnya kurang untuk emplasemen, ya kita nanti buka menu aja dari APBD diintervensi. Ini butuh perbaikan musala, ya nanti sarana ibadahnya dibuka menunya di APBD kan, intervensi pakai APBD," ujarnya.
Purwanto mengungkapkan, munculnya wacana reaktivasi SPP berawal dari aspirasi yang disampaikan sekolah-sekolah kepada DPRD Jawa Barat saat kegiatan pemantauan dan evaluasi.
"Iya memang sekolah penginnya kayak gitu, pengin gitu, pengin ini, pengin nambah anggaran. Ya kalau itu aspirasi dari sekolah, ya kalau bisa dibiayai dari APBD ya dari APBD aja kalau pimpinan atau Pak Gubernur-nya bisa mengintervensi dari APBD kan sudah menjadi komitmen," katanya.
Menurutnya, usulan tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan dalam Panitia Khusus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan.
"Iya dari mungkin sekolah-sekolah menyampaikan ke komisi ketika monitoring, evaluasi, ya itu kan jadi masukan. Tinggal skemanya apakah mau dari SPP atau mau dari APBD gitu kan," ujarnya.
Purwanto mencontohkan, apabila terdapat kebutuhan yang tidak dapat dibiayai melalui BOS, maka pemerintah masih memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan selain SPP.
"Kalau misalnya, oh ini kita butuh untuk pagar, di pagar enggak boleh dari BOS, harus dari SPP, kan SPP-nya enggak ada, ya berarti harus dicarikan alternatif pendanaan lain, ya ini dari APBD atau dari CSR atau dari mana kan gitu," jelasnya.
Meski pembahasan terus berjalan, Purwanto menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Gubernur Jawa Barat sebagai pemegang kewenangan eksekutif.
"Ya kalau itu kan nanti eksekutornya Pak Gubernur ya, pemerintah provinsi yang memberlakukan. Ya gimana Pak Gubernur itu mah. Kalau Pak Gubernur bisa ini kan nanti kekurangan-kekurangan pembiayaan bisa ditanggulangi dari APBD atau memaksimalkan dana BOS-nya diefektifkan, kan bisa," katanya.
Saat ini, Disdik Jabar juga terus mendorong sekolah agar mengelola dana BOS secara lebih efektif melalui pembinaan dan pengawasan, termasuk dengan pemanfaatan sistem Smart BOS.
"Dan sekarang persoalannya apakah misalnya belanja BOS kita sudah efektif atau belum, salah satunya kan itu diuji lewat Smart BOS," ujarnya.
Purwanto menegaskan, dalam sejumlah pembahasan bersama Komisi V DPRD Jabar, Disdik mengakui masih ada kebutuhan anggaran di sekolah. Namun, sumber pembiayaannya tidak harus berasal dari SPP.
"Sudah ada beberapa kali. Dan ya kita mengiyakan bahwa sekolah mungkin masih kekurangan anggaran untuk A, B, C, D, dan sumbernya itu bisa dari berbagai macam sumber. Salah satunya bisa bersumber dari APBD, dari CSR, ya salah satunya dari sumbangan. Kan sumbangan juga tidak harus dalam bentuk SPP," pungkasnya.
Simak Video "Sambut Siswa Baru SMA Unggulan CTARSA Foundation"
[Gambas:Video 20detik] (bba/mso)
