Kabar baik sekaligus pekerjaan rumah besar datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) mulai menunjukkan penurunan, meski angkanya masih tergolong tinggi, yakni sekitar 28 ribu orang per April 2026.
Angka tersebut turun dibandingkan Oktober 2025 yang sempat menyentuh 29 ribu. Artinya, sekitar seribu warga berhasil kembali mengakses pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Namun demikian, pemerintah daerah menilai capaian ini belum cukup.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Wandi Herpiandi, menjelaskan bahwa ATS tidak hanya mencakup anak yang putus sekolah, tetapi juga warga yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan.
"Data ATS ini ada dua. Pertama anak putus sekolah, kedua warga yang memang belum pernah sekolah sama sekali," kata Wandi kepada detikJabar, Senin (27/4/2026).
Fakta yang cukup mengejutkan muncul dari kelompok kedua. Penyumbang terbesar ATS justru berasal dari warga berusia 25 hingga 65 tahun yang belum pernah bersekolah, dengan jumlah mencapai lebih dari 20 ribu orang.
Sementara itu, untuk kelompok usia sekolah 7 hingga 19 tahun, jumlah anak yang putus sekolah tercatat sekitar 4.400 orang. Kondisi ini berdampak langsung terhadap rata-rata lama sekolah masyarakat yang saat ini baru mencapai 7,95 tahun, atau setara kelas 1 SMP.
"Ini jadi catatan penting. Meski turun, angkanya masih tinggi. Artinya kerja kita belum selesai," tegas Wandi.
Untuk menekan angka ATS, pemerintah daerah melalui Disdikbud menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya dengan memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai jalur pendidikan nonformal, khususnya bagi warga dewasa yang ingin menempuh pendidikan kesetaraan Paket A, B, atau C.
Selain itu, Disdikbud juga menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna memperbarui data kependudukan. Warga yang telah lulus sekolah didorong segera memperbarui status pendidikan dalam Kartu Keluarga agar data ATS menjadi lebih akurat.
Langkah lain menyasar pondok pesantren. Operator Education Management Information System (EMIS) di pesantren diminta lebih aktif mendata santri agar mereka tidak tercatat sebagai ATS.
"Supaya santri yang sedang belajar di pesantren tidak tercatat sebagai ATS. Mereka tetap sekolah, hanya jalurnya berbeda," jelas Wandi.
Simak Video "Video: Cak Imin Ungkap Data Anak di Keluarga Miskin Ektrem Tidak Sekolah"
(dir/dir)