Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia dengan capaian Rp 251,14 triliun di tahun 2024 lalu. Namun, di balik pencapaian tersebut, muncul pertanyaan sejauh mana investasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menginginkan tingginya capaian investasi itu turut memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya penyerapan tenaga kerja.
"Untuk tahun 2025, selain menjadi semakin tertinggi, tapi saya ingin bagaimana investasi ini juga bisa berdampak kepada kepada masyarakat jadi tidak hanya investasi saja," kata Bey di Gedung Sate, Bandung Selasa (11/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, Bey menginginkan agar sumber daya manusia (SDM) di Jabar terus ditingkatkan dengan menyediakan berbagai sekolah kejuruan yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja. "Jadi semua tenaga kerja bisa dari Jawa Barat," ujarnya.
Di tahun 2025 ini Bey menyebut ada satu perusahaan otomotif besar yang bakal membangun pabriknya di wilayah Kabupaten Subang. Hal itu menurutnya harus dimanfaatkan untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja asal Jawa Barat.
"Ada satu perusahaan otomotif yang akan investasi di Subang, membutuhkan 18.000 tenaga kerja, baru dapat 1.000. Jadi, jangan sampai peluang ini diambil oleh provinsi lain, bukan saya Jawa Barat sentris, hanya sebagai kepala daerah saya harus mengutamakan Jawa Barat," tegasnya.
Sementara Kepala DPMPTSP Jabar Nining Yuliastini menambahkan, capaian investasi Jabar pada 2024 sebesar Rp 251,14 triliun, berhasil menyerap sekitar 383.000 tenaga kerja meski tidak merinci dari mana asalnya.
Sementara di tahun 2025 ini, Nining menyebut Pemprov Jabar menargetkan capaian investasi Rp 270 triliun dengan semakin banyak lagi jumlah penyerapan tenaga kerja di dalamnya.
"Berkaca pada target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 sebesar 5,6 persen, hitungannya investasi kita harus mencapai Rp 270 triliun. Tentunya juga dengan mendorong sektor lainnya seperti ekspor, impor dan konsumsi," ujarnya.
"Investor yang masuk sudah meminta tenaga kerja dalam jumlah besar, namun tentu dengan spesifikasi yang diinginkan. Balai latihan kerja harus jeli melihat kebutuhan ini," lanjut Nining.
(bba/iqk)