.webp)
Bencana alam memporak-porandakan sejumlah kawasan di Kabupaten Sukabumi. Bahkan pemerintah daerah memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 17 Desember 2024.
Bencana alam di Sukabumi memang terjadi di luar prediksi manusia. Namun penyebab dari bencana itu bisa dianggap tidak terlepas dari ulah tangan-tangan manusia.
Anggota Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Dedi Damhudi menyoroti keteledoran yang dilakukan manusia di balik terjadinya sebuah bencana, salah satunya pembalakan liar yang pernah terjadi di kawasan Jampang, Sukabumi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sangat prihatin dengan kejadian musibah yang terjadi di Sukabumi. Bencana ini memang terjadi karena curah hujan yang tinggi, cuaca yang ekstrem di samping memang di Jampang itu kan pernah terjadi dulu penebangan yang cukup luar biasa," kata Dedi saat berbincang dengan detikJabar, Rabu (11/12/2024).
Adanya penebangan pohon tersebut menurut Dedi tidak diikuti dengan penanaman pohon secara masif. Akibatnya, saat hujan turun, tanah yang tidak ditumbuhi pohon akan lebih mudah tergerus air dan menimbulkan banjir maupun longsor.
"Kemungkinan juga tidak diikuti penanaman yang masif ya sehingga struktur tanah yang memang sudah labil akhirnya tergerus. Ketika kemarau itu biasanya tanah retak, ketika air masuk ke tanah itu ke bawah, di situlah salah satu sebab kemungkinan terjadinya longsor," tegasnya.
Di sisi lain, terjadi juga pendangkalan sungai yang mengakibatkan air mudah meluap saat hujan turun dengan deras. Dedi juga menyinggung soal kurangnya pemeliharaan yang dilakukan pemerintah daerah sehingga membuat banyak faktor yang menyebabkan bencana.
"Kalau di Kota Sukabumi kemarin terjadi banjir itu kita ini membangun iya, tetapi pengelolaan atau perlakuan atau maintenance kita terhadap yang sudah dibangun itu kadang-kadang lupa," ucap Dedi.
"Misalnya ada sampah di dalam selokan itu ketika banjir kan tertutup, jadi meluap. Artinya bukan hanya ngebangun, tetapi bagaimana mengolah atau memelihara yang dibangun sama kita. Ke depan harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi," lanjutnya.
Pascabencana yang melanda Sukabumi, Dedi menginginkan ada perhatian dari pemerintah untuk merelokasi warga yang tinggal di zona merah rawan bencana. Selain relokasi, pemerintah juga harus menyiapkan lahan baru untuk dijadikan tempat hunian bagi warga.
"Memang yang harus dilakukan adalah relokasi karena ada lahan-lahan yang memang masih berpotensi terjadi seperti itu. Jangka pendek dan menengah sekarang itu pemerintah harus menyiapkan lahan untuk merelokasi masyarakat yang kena musibah dan supaya tidak terulang kembali," bebernya.
Dedi juga meminta pemerintah menggandeng akademisi untuk melakukan kajian dan memitigasi agar bencana serupa tidak terulang di kemudian hari.
"Secara keilmuan barangkali ya harus ada langkah-langkah supaya tidak terjadi begitu lagi, apakah melalui reboisasi atau melalui penataan atau bagaimana gitu, mungkin harus berdiskusi dengan yang ahli," tutup Dedi.
(bba/orb)
