.webp)
Menu pesantren yang sebelumnya sempat menghilang di kamus Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) untuk APBD 2026 telah kembali. Fraksi PPP DPRD Jabar mengapresiasi hal tersebut.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar Zaini Shofari mengatakan, Pemprov Jabar mendengar keresahan kalangan pesantren yang akhir-akhir terus disuarakan oleh Fraksi PPP.
"Mengapresiasi masyarakat yang datang ke PPP baik langsung atau via telepon, melalui masukan itu kita jadi fokus menyikapi perkembangan yang ada. Sejak Senin 21 April, sudah mulai jadi perhatian Gubernur, Wagub dan Sekda yang mau mendengarkan masukan Fraksi PPP dan hasil input masyarakat sehingga pesantren memiliki kesempatan mendapat bantuan hibah 2026," ucap Zaini, Sabtu (26/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan masuknya pesantren di kamus SIPD tahun mendatang, Zaini memastikan Fraksi PPP akan melakukan jemput bola untuk memfasilitasi kalangan tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses mendapatkan bantuan dari pemerintah.
"Untuk menjawab keraguan hanya beberapa atau kalangan tertentu yang mendapatkan akses itu, maka PPP akan menjadikan contoh kalau masyarakat khususnya ajengan, kiai lembur yang tidak memiliki akses politik, PPP akan memfasilitasi itu untuk mendapatkannya," ungkapnya.
"Maka kita akan jadi percontohan dengan mendatangi jemput bola ke ustadz, kiai ajengan kampung yang tidak memiliki akses kepada anggota dewan dan partai, kita jemput itu dan carikan solusinya," sambungnya.
Zaini juga menanggapi istilah relasi politik yang sempat disampaikan Gubernur Dedi Mulyadi yang akhirnya memangkas anggaran hibah pesantren tahun ini. Menurutnya, relasi politik merupakan hal wajar yang seharusnya bisa dimanfaatkan optimal untuk pembangunan.
"Sehingga keraguan itu akan terjawab, terkait relasi politik kalau itu membantu sangat wajar karena sama-sama berjuang. Seperti halnya gubernur, jadi itu dibantu, maka kalau sama-sama membantu tidak jadi soal tapi harus optimal," tutup Zaini.
(bba/yum)
