.webp)
Plh Kepala Dishub Jabar Ade Afriandi memastikan, bahwa Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya akan launching atau mulai beroperasi pada tahun 2027. Dalam rapat internal Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, dan Ketua BP Cekungan Bandung menyebut, awal tahapan sosialisasi dan beberapa langkah penerapan dimulai pada Januari 2025.
"Jadi kalau Januari 2025 itu lebih ke arah komunikasi publik. Publik harus tahu bahwa di Bandung Raya itu 2025 digarap untuk BRT. Kalau tidak salah 2027 jadi semua infrastruktur lengkap atau baru launching BRT," ucap Ade di Terminal Leuwipanjang, Senin (21/10/2024).
"2025 itu kesiapan untuk konstruksi, tetapi lelangnya mengikuti aturan World Bank. Karena ini bagian dari World Bank, jadi prosesnya lelang juga menggunakan aturan dari sana," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BRT ini akan memiliki 21 koridor di Bandung Raya atau meliputi kota Bandung, kabupaten Bandung Barat, kabupaten Bandung, kota Cimahi, dan sebagian kabupaten Sumedang atau wilayah Jatinangor. Akan ada kurang lebih 500 BRT Bandung Raya dengan dana hibah Rp1,2 triliun yang masih terus dimatangkan progresnya ini.
"Kalau tidak salah ya dari pemerintah pusat itu Rp1,2 triliun. Jumlah unit 500 unit mulai dari barat ke timur, utara ke selatan dari Padalarang sampai Jatinangor, kemudian dari batas Dago sampai ke Soreang," kata Ade.
Soal konstruksi BRT Bandung Raya, nantinya akan digarap oleh pemerintah pusat melalui Kemenhub dan PMC atau perwakilan dari World Bank. Pemerintah pusat yang akan membangun infrastruktur, jalan, pedestrian, sampai ke halte, terminal, depo.
Letak depo tersebar mulai dari Padalarang, Leuwipanjang, Cicaheum, kemudian Jatinangor. Sementara kendaraan kemungkinan masih menggunakan bahan bakar minyak, meski juga bakal didorong menggunakan energi terbarukan atau mobil listrik.
"Nantinya tidak pakai jalan baru. Jalan-jalan yang existing yang ada di kota Bandung saja. Sehingga tadi juga disimulasikan persimpangan ataupun juga boleh dikatakan lah nanti ada jalur-jalur yang terintegrasi akan dilakukan rekayasa," ujar Ade.
Di lain sisi, percepatan realisasi BRT Bandung Raya juga didorong oleh DPRD Jabar. Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa pun turut hadir dalam rapat tersebut dan menyampaikan beberapa evaluasi yang harus diperhatikan pemerintah.
"Intinya kami dari DPRD, menyambut baik program BRT ini. Tetapi tadi juga saya menyampaikan bahwa setiap program itu kan apalagi menyangkut irisannya dengan kebutuhan masyarakat, yang terdampak juga pasti ada seperti PKL, sopir angkot, juru parkir dan sebagainya, Nah ini juga harus betul-betul dihitung," pesan Buky.
Menurutnya, segala keputusan harus meminimalisir kerugian terhadap masyarakat yang terdampak. Buky juga tadi meminta agar masyarakat bisa beralih dari budaya naik kendaraan sendiri ke budaya naik kendaraan umum.
"Tentu saja ada hal yang secara psikologis juga harus sampaikan masyarakat dan harus tertanam di masyarakat, bahwa dalam pikiran mereka tidak ada boleh lagi pikiran kalau naik bus itu yang dipikirkan adalah macetnya, sumpeknya, jadi harus betul-betul nyaman, efisien, dan bisa tepat waktu," sambung Buky.
Sementara itu Ketua Komisi 4 DPRD Jabar, Rizaldy D Priambodo juga menyuarakan agar transportasi umum bukan sekedar jadi upaya menyudahi kemacetan. Namun harapannya juga membawa banyak manfaat buat masyarakat.
"Kemacetan itu kan bisa jadi, terdampaknya adalah ekonominya juga. Kalau tepat waktu tentu lebih bisa lebih bagus kegiatan ekonominya. Kita lihat nanti implementasinya seperti apa, semoga kita sudah punya referensi bagaimana mengelola transportasi umum yang baik. Kita berkomitmen akan mengawasi bagaimana implementasi dari rencana yang sudah baik ini," kata Rizaldy.
(aau/mso)
