.webp)
Pemkot Bandung mendorong percepatan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Rencananya konstruksi pembangunan jaringan BRT akan dimulai tahun 2025 mendatang.
"Secara teknis kan sudah didesain DED-nya oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian rencana konstruksi fisiknya itu tahun depan mulai," kata Pj Wali Kota Bandung A Koswara usai rapat pembahasan persiapan konstruksi dan penataan feeder BRT di Balai Kota Bandung, Selasa (4/11/2024).
Menurut Koswara, persiapan pembangunan jaringan BRT Bandung Raya meliputi pembahasan perizinan, sosial lingkungan, parkir, rute hingga angkutan feeder. Selain itu, BRT Bandung Raya direncanakan akan dibuat jalur khusus seperti yang dilakukan pada Busway di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jalur khususnya sepanjang 21 kilometer. Jalur khusus semuanya ada di Kota Bandung, mulai dari timur sampai ke barat, nanti pusatnya di alun-alun, terminalnya dan koridor utama, ini tempat pertemuan dari semua rute yang melayani Bandung Raya, nanti masuk ke situ semua," jelasnya.
Proyek BRT Bandung dijadwalkan selesai bertahap hingga 2027. Proyek ini mencakup 21 rute dengan total 34 stasiun BRT dan 768 halte di luar koridor utama dengan 579 unit Bus.
Koswara meminta, setiap stasiun BRT nantinya dilengkapi dengan fasilitas parkir motor guna mempermudah perpindahan moda bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi.
"Kalau bisa di setiap stasiun ada disiapkan tempat parkir motor. Ini sangat membantu masyarakat dalam beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum," ujarnya.
BRT Bandung Raya sendiri menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang koridornya akan mencakup wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.
Koswara mengungkapkan, untuk anggaran operasional BRT Bandung Raya nantinya akan menggunakan dana dari APBD Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota secara gotong royong. Namun menurutnya, Kota Bandung akan mengeluarkan anggaran lebih besar dari daerah lainnya.
"Untuk operasional sharing bareng-bareng, nanti dihitung berdasarkan formulasinya. Kota Bandung pasti lebih besar. Dibagi dengan pemerintah provinsi, provinsi 49 persen, 51 persennya dibagi ke kota-kota," tutup Koswara.
(bba/sud)
