Strategi Dinkes Kota Bandung Kejar Target Sasaran Vaksin Polio Putaran Kedua

Strategi Dinkes Kota Bandung Kejar Target Sasaran Vaksin Polio Putaran Kedua

Anindyadevi Aurellia - detikJabar
Rabu, 24 Mei 2023 19:30 WIB
Petugas kesehatan memberikan vaksin polio tetes kepada balita di PosyanduBougenvile, Pemancar, Depok, Jawa Barat, Sabtu (8/4/2023). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut cakupan imunisasi polio yang anjlok selama pandemi, jadi pemicu Kejadian Luar Biasa (KLB) di sejumlah daerah. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya.. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.
Ilustrasi vaksin polio (Foto: ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA)
Bandung -

Kasus polio yang sempat merebak di Jawa Barat membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung ketat melakukan antisipasi. Putaran pertama sub pekan imunisasi nasional (PIN) polio telah dilaksanakan pada bulan Maret-April, kurang lebih selama 20 hari.

Hasil capaian Kota Bandung sebesar 73,4 persen dari target 180.000 sasaran. Sayangnya, capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu 95 persen.

Atas kondisi tersebut, seluruh pemerintah kota kabupaten (Kokab) di Jawa Barat pun harus lebih ekstra melaksanakan vaksin polio di putaran kedua. Pemerintah setempat bakal terus mencari sasaran vaksin polio sampai mencapai target.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kondisi daerah yang tidak sampai target ini riskan, karena bisa ada penularan polio tipe 2. Polio yang saat ini sedang dilakukan vaksinasi adalah tipe polio yang bukan rutin diberikan vaksinasinya. Sehingga untuk pelaksanaan sub PIN ini sama sekali nggak lihat status vaksinasi sebelumnya, akan tetap diberikan 2 tetes. Sub PIN kedua ini harus selesaikan vaksinasi polio dan mencari target sampai 95%. Kokab jadi lebih ekstra dan tetap mencari target yang belum tercapai," kata Anhar dalam sosialisasi sub PIN polio di Balai Kota Bandung, Rabu (24/5/2023).

Ia menjelaskan dari 30 kecamatan di kota Bandung hanya dua kecamatan yang mencapai target 95%, yakni Sukajadi dan Cibeunying Kaler. Menurutnya, tenaga kesehatan di 28 kecamatan merasa target terlalu tinggi.

ADVERTISEMENT

"Evaluasi di lapangan karena terlalu tingginya target sasaran yang ditetapkan. Tapi target tersebut tidak bisa diubah lagi, itu keputusan Kemenkes dengan pertimbangan Bandung kota metropolitan yang mobilitasnya sangat tinggi, jadi harus cari sasaran tersebut. Survey terakhir Kemenkes dan WHO juga masih ditemukan anak yang belum vaksin polio," ujar Anhar.

Maka, Dinkes Kota Bandung mengusahakan strategi dalam sub PIN kedua. Anhar menginstruksikan seluruh Rumah Sakit di Kota Bandung untuk membuka pos vaksinasi.

"Karena kontribusi RS dalam vaksin polio kemarin cukup signifikan, maka untuk saat ini semua RS akan dibuka pos vaksinasi polio sesering mungkin dan selama mungkin, serta disesuaikan dengan jadwal periksa balita di RS," ucap Anhar.

"Di Kota Bandung ada 39 RS. Saat putaran pertama kami hanya melibatkan 7-8 RS. Tiap RS bisa memberikan kontribusi sasaran sampai ratusan," lanjutnya.

Selain itu, ia juga bakal meningkatkan kualitas sweeping agar memperoleh sasaran hingga mencapai target dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk menyasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sub PIN putaran kedua bakal berlangsung 22 Mei-2 Juni 2023. Sementara daerah yang sudah di atas 90 persen, pelaksanaan sub PIN polio putaran kedua sudah dilaksanakan 15 Mei lalu.

Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan strategi lainnya adalah dengan meningkatkan kualitas sweeping yang berkoordinasi dengan rekan-rekan kewilayahan, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan kader posyandu.

"Beberapa kelurahan melaksanakan 'sweeping' plus plus, menyisir seluruh ruang yang ada balitanya. Ternyata hasilnya luar biasa. Banyak balita yang ada kemungkinan tidak terdata oleh posyandu, seperti di wilayah apartemen, kos-kosan, dan perumahan kawasan elit," ucap Ema.

Ia menambahkan, Dinkes juga perlu mencari tahu lebih lanjut melalui RS dan dokter spesialis anak di Kota Bandung untuk menyisir angka vaksinasi yang bisa saja terlewat.

"Bisa jadi selama ini ada dari kalangan tertentu yang tidak vaksin ke posyandu. Tapi, vaksin ke RS besar atau dokter anak. Sebab tidak semua masyarakat di kalangan tertentu mau memanfaatkan faskes yang disediakan pemerintah seperti posyandu," katanya.

Seperti diketahui, polio menjadi penyakit yang jadi perhatian Dinkes setempat. Mengingat polio belum ada obatnya dan memiliki tanda-tanda yang mudah dideteksi namun langsung pada tahap yang rumit untuk ditangani, yakni kelumpuhan.

Ema pun menghimbau agar masyarakat bisa peduli dan mau melakukan vaksinasi polio, sebab ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan kualitas SDM terbaik di masa yang akan datang.

"Kalau fase balita itu kita harus fokus ke kontruksi kesehatannya. Polio ini jadi salah satu upaya untuk menyiapkan balita menajdi SDM yang optimal," ucap Ema.




(aau/tey)


Hide Ads