.webp)
Pakar Gempa Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwan Meilano meminta pemerintah agar melek terhadap segala potensi bencana termasuk gempa bumi.
Hal itu disampaikan Irwan pasca luluh lantaknya bangunan yang menewaskan puluhan orang di Cianjur akibat gempa M 5,6 yang terjadi pada Senin (21/11/2022) siang.
Gempa Cianjur berpusat pada koordinat 6,84° Lintang Selatan 107,05° Bujur Timur, atau tepatnya 10 kilometer Barat Daya Kabupaten Cianjur. Gempa bumi itu merupakan gempa dangkal akibat aktivitas Sesar Cimandiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irwan mengungkapkan jika Sesar Cimandiri adalah sesar yang telah lama menjadi perhatian peneliti karena merupakan salah satu sumber gempa yang bisa menimbulkan dampak signifikan di Pulau Jawa.
Menurut Irwan, gempa bumi yang disebabkan oleh patahan dari sebuah sesar macam Sesar Cimandiri bisa terjadi kapan pun tanpa ada tanda-tanda lebih dulu sebelumnya.
"Tapi dari beberapa riset kita paham di sana ada akumulasi rentangan yang cukup signifikan dan memang secara pakar cukup konsen ada potensi gempa yang bisa terjadi kapan saja," kata Irwan saat dihubungi detikJabar.
Ia menjelaskan, pontensi gempa yang terjadi di suatu wilayah bisa jadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan mitigasi bencana, termasuk soal pendirian bangunan tahan gempa untuk menghindari dampak kerusakan yang parah.
"Kita sampaikan wilayah itu berpotensi gempa, kemudian kemungkinan goncangan itu jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi kepada masyarakat atau membuat bangunan tahan gempa dan kedaruratan," ujarnya.
Erwin mengatakan jika bukan wilayah Cianjur dan sekitarnya saja yang berpotensi terjadi gempa kapan pun karena keberadaan sesar. Oleh karenanya, potensi mengenai bencana seperti gempa ini harus bisa dipahami lebih dini oleh pemerintah.
"Jadi sebetulnya banyak wilayah di Indonesia bukan cuma Sukabumi, Cianjur jadi banyak di Pulau Jawa, Sesar Lembang dan lainnya. Nah memang informasi mengenai potensi bencana harus dimiliki pengambil kebijakan di daerah," ungkapnya.
"Menurut saya salah satu yang penting untuk mengetahui adalah pengambilan kebijakan di daerah harus pertama. Setelah mengetahui baru bisa melakukan upaya-upaya ke masyarakat mengurangi resiko bencana, termasuk bangunan tahan gempa. Jadi pengetahuan potensi gempa bumi harus dimiliki pemangku kebijakan," ujarnya menambahkan.
"Jadi prosesnya harus top down, pemerintah daerah harus mengetahui karena kalau tidak begitu upaya mengurangi resiko susah berjalan efektif kalau tidak lewat pemerintah," ujar Irwan.
(bba/yum)
