.webp)
Banjir masih terjadi di beberapa wilayah Kota Bandung saat musim hujan. Permasalahan banjir ini menjadi salah satu prioritas Pemkot Bandung untuk diselesaikan.
DPRD Kota Bandung pun pernah memberi catatan agar permasalahan banjir bisa diselesaikan sebelum masa jabatan Wali Kota Bandung Yana Mulyana selesai. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan saat menghadiri Hari Jadi ke-212 Kota Bandung. Kemudian, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha juga mempertanyakan efektivitas kolam retensi. Sebab, banjir masih terjadi meski kolam retensi sudah dibangun di beberapa titik.
Senada dengan Achmad Nugraha, Wahan Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar juga menilai pembangunan kolam belum efektif. Padahal, anggaran miliaran Rupiah telah digelontorkan. Masyarakat tetap saja terdampak banjir.
"Kolam retensi yang digadang-gadang oleh pemerintah kota Bandung itu sebagai bukti kegagalan tata ruang sebetulnya. Seharusnya kan wilayah Kota Bandung itu harus diperbanyak resapan air," kata Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar Dedi Kurniawan kepada detikJabar, Selasa (25/10/2022).
Dedi menilai kolam retensi merupakan cara untuk menanggulangi banjir dalam kegagalan tata ruang di Kota Bandung. Sayangnya, menurut Dedi, kolam retensi yang dibangun Pemkot Bandung belum efektif.
"Belum efektif karena dari hulunya ini tidak diperbaiki. Hulu itu contohnya drainase dari rumah-rumah yang masuk ke sub-DAS ataupun sungai, yang kemudian lari (mengalir) ke kolam retensi. Gambarannya seperti itu," kata Dedi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, percuma banyak kolam retensi, tapi masukkan air yang ke kolam retensi dari drainase itu tidak terjadi (berjalan) karena terhambat sampah di tengah-tengah," ucap Dedi.
Dedi menjelaskan salah satu kasus tentang efektivitas kolam retensi yang belum maksimal. Misal, lanjut Dedi, di satu kelurahan yang terdapat kolam retensi, bisa terjadi perbedaan kondisi antara RW satu dengan lainnya.
"Ada satu RW yang banjir, ada juga tang tidak. Ini salah satu contohnya," ucap Dedi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha menilai penanganan banjir sejatinya bukan bertumpu pada kolam retensi. Achmad Nugraha memiliki pandangan lain tentang persoalan banjir di Bandung.
"Sebenarnya, belokan aliran sungai itu menjadi persoalan. Satu hal yang paling penting adalah membangun (fasilitas penanganan banjir) itu harusnya pada pointer yang menjadi persoalan," kata Achmad Nugraha saat berbincang dengan detikJabar di DPRD Kota Bandung, Kamis (20/10/2022).
Sekadar diketahui, sejak 2017 hingga 2022, Pemkot Bandung telah membangun beberapa kolam retensi. Dikutip dari LPSE Kota Bandung, pembangunan kolam retensi di Sarimas Sukamiskin pada 2017. Pagu anggarannya Rp 9,8 miliar. Kontrak pengerjaan pembangunan kolam retensi ini mencapai Rp 7,7 miliar. Kemudian, penambahan anggaran untuk pengawasan teknik pembangunan kolam retensi Sarimas ini mencapai Rp 229 juta.
Kemudian, pada 2018, Pemkot menggelontorkan anggaran Rp 6,5 miliar untuk pembangunan kolam retensi Sirnaraga. Sebelum pembangunan kolam retensi ini, anggaran belanja jasa konsultasinya mencapai Rp 251 juta.
Masih di tahun 2018, Pemkot Bandung juga merencanakan pembangunan kolam retensi Gedebage dengan anggaran Rp 286,6 juta. Dua tahun setelah perencanaan, pada 2020 lelang pembangunan kolam retensi Gedebage pun dibuka. Nilai kontrak pembangunan kolam retensi ini mencapai Rp 6,6 miliar.
Kemudian, pada 2021, pemkot menganggarkan pembangunan kolam retensi Bima dan pengawasan tekni pembangunannya, anggarannya masing-masing adalah Rp 4,9 miliar dan Rp 215,4 juta.
Tahun ini, pemkot telah menganggarkan pembangunan kolam retensi Cisanggarung senilai Rp 5,6 miliar. Lelang proyek ini sempat gagal.
