Dedi Mulyadi Diminta Tak Sporadis Benahi Tata Ruang di Jabar

Dedi Mulyadi Diminta Tak Sporadis Benahi Tata Ruang di Jabar

Bima Bagaskara - detikJabar
Senin, 10 Mar 2025 11:24 WIB
Zaini Shofari, Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar.
Zaini Shofari, Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar. (Foto: Istimewa)
Bandung -

Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat Zaini Shofari meminta Gubernur Dedi Mulyadi tak sporadis dalam melakukan pembenahan tata ruang. Zaini menyebut hal itu berkaitan dengan bencana alam yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.

"Terkait masalah banjir dan juga tata ruang kota. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi tidak secara kasuistik, jadi tata ruang kota tidak hanya perencanaan untuk mengatur penggunaan ruang di kota," kata Zaini dalam keterangan, Senin (10/3/2025).

"Tata ruang itu bukan hanya sekedar bicara terkait aspek sosial tapi di dalamnya ada ekonomi dan kebudayaan. Sehingga tata ruang memiliki peran penting pembangunan yang berkelanjutan," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya Dedi harus mengatasi masalah tata ruang di Jabar dengan cara yang tidak sporadis. Misalnya kata dia, ketika akan membangun embung atau kolam retensi untuk mengatasi banjir, harus diperhatikan juga keberadaan drainase.

Sebab drainase menjadi kunci utama agar air bisa mengalir ke tempat penampungan sehingga tidak menimbulkan genangan di perumahan warga.

ADVERTISEMENT

"Jadi kalau kolam retensi ada tapi masukan air ke kolam retensi dari drainase tidak ada, terhambat karena sampah ya sulit. Artinya ketika bicara upaya perbaikan itu harus secara menyeluruh," tegasnya.

Menurutnya, Pemprov Jabar telah menganggarkan normalisasi sungai, situ, embung dan muara untuk mencegah terjadinya banjir dengan biaya mencapai Rp119,31 miliar. Angka itu meningkat dari sebelumnya yang hanya Rp930 juta.

"Pemaparan Gubernur bersama Badan Anggaran seingat saya, difokuskan salah satunya pada infrastruktur dalam normalisasi sungai, situ, embung dan muara untuk sasaran 6 wilayah sungai dari Rp930 juta menjadi Rp119,31 milyar," terangnya.

"Ini yang menjadi harus jadi catatan besar, agar kemudian ketika hadirnya anggaran tidak sporadis dan juga hadirnya anggaran tidak menjadi proyek yang terbengkalai dan juga bakal menyebabkan kerugian negara," lanjutnya.

Zaini juga menyinggung adanya proyek embung yang mangkrak di kawasan Kiarapayung, Sumedang dengan menelan anggaran mencapai Rp5,3 miliar dari APBD Jabar 2023.

"Saya ke Kiarapayung, Sumedang yang dikelola oleh Kwarda Jabar. Ada proyek embung senilai Rp5,3 milyar di APBD 2023 mangkrak. Sekarang ditangani Kejari," tutup Zaini.

(bba/yum)


Hide Ads