.webp)
DPRD Kota Bandung resmi membatalkan rencana pengadaan ponsel baru senilai Rp 1,085 miliar. Ponsel mewah yang tadinya akan diperuntukkan bagi para anggota dewan itu batal dibeli usai mendapat kecaman dari berbagai pihak.
Berikut 8 fakta yang dirangkum detikJabar soal polemik pengadaan ponsel mewah DPRD Kota Bandung tersebut.
Terungkap di Laman SIRUP LKPP
Anggaran ponsel mewah bagi anggota DPRD Kota Bandung terungkap melalui laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP). Ada 47 unit ponsel yang mau dibeli Sekretariat DPRD melalui metode e-purchasing dan memakan biaya dengan pagu anggaran Rp 1.085.648.300 atau Rp 1,085 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Laman itu pun bisa diakses secara bebas oleh publik. Hanya tinggal menggunakan aplikasi pencarian internet lalu menggunakan link https://sirup.lkpp.go.id/.
Harga Satu Unit Ponsel Rp 23 Jutaan
Paket dengan nama pengadaan smartphone ini memiliki kode 31161257. Bila dirinci, setiap anggota DPRD nantinya akan mendapat ponsel dengan harga Rp 23.085.106 per unit.
DPRD mengajukan smartphone baru itu dengan syarat spesifikasi memiliki fitur yang mentereng. Mulai dari layar berdimensi 164.8 x 77.2 x 8.1 milimeter (6.49 x 3.04 x 0.32 inchi), single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) atau Hybrid Dual SIM (Nano- SIM, dual stand-by).
Smartphone baru itu juga didukung oleh teknologi layar dynamic amoled 2X, 120Hz, HDR10+. Kemudian chipset Exynos 990 (7 nm+) - Global, serta kamera 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Las.
Bisa Dapat HP 'Sultan'
Dilansir dari detikInet, dengan harga Rp 23 jutaan, setiap anggota DPRD sudah dapat membeli beberapa smartphone dengan spesifikasi terbaik pada saat ini, kadang dijuluki konsumen sebagai 'HP Sultan'.
Sebut saja Samsung, baru saja mengeluarkan Galaxy S22. Versi termahalnya adalah Galaxy S22 Ultra yang dibekali dengan stylus S Pen layaknya Galaxy Note serta teknologi mutakhir lainnya.
Nah, harga resmi Galaxy S22 Ultra ini adalah Rp 20.999.000 untuk versi termahal, yakni varian 12/512 GB. Berarti untuk membeli satu unit HP ini pun masih ada kembalian sekitar Rp 2 juta jika dilihat dari anggaran yang ada.
Pilihan juga bisa dijatuhkan kepada iPhone 13. Ponsel flagship andalan Apple ini sudah resmi masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2021 silam.
Dengan nilai Rp 23 juta, maka sudah bisa didapatkan varian tertingginya, yaitu iPhone 13 Pro Max, di mana yang sesuai anggaran adalah iPhone 13 Pro Max varian 256 GB dibanderol Rp 22,9 juta. Memang masih ada varian lebih tinggi yaitu versi 512 GB senilai Rp 26,9 juta dan varian 1 TB seharga Rp 30,9 juta.
Selain Galaxy S22 Ultra dan iPhone 13 Pro Max, terhitung masih jarang smartphone yang dijual di atas Rp 20 juta. Ada ponsel layar lipat Galaxy Fold versi terbaru, namun harganya menyentuh Rp 25 juta.
Pimpinan DPRD Bungkam
Saat berita ini mencuat, empat pimpinan DPRD sekaligus pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung belum ada yang memberikan respons mengenai rencana pengadaan smartphone itu. detikJabar sudah berusaha menghubungi keempatnya yaitu Tedy Rusmawan (Ketua), Ade Supriadi (Wakil Ketua I), Achmad Nugraha (Wakil Ketua II) dan Edwin Senjaya (Wakil Ketua III).
Hanya Ketua DPRD Tedy Rusmawan saja yang sempat memberikan tanggapan saat dihubungi via telepon. Namun, politisi PKS ini justru menyarankan wartawan agar menanyakan rencana pengadaan tersebut kepada Sekretaris DPRD langsung.
"Saya enggak bisa komentar kalau soal itu kang, langsung saja ke Pak Sekwan (menyebut Sekretaris DPRD Kota Bandung) karena ranahnya ada di beliau," katanya.
Bahkan, Sekretaris DPRD Kota Bandung M Salman Fauzi saat itu juga masih irit bicara mengenai rencana pembelian ponsel atau smartphone senilai Rp 1,085 miliar tersebut. Salman hanya membenarkan ponsel dengan harga lebih dari Rp 20 jutaan per unitnya itu diperuntukan bagi anggota dewan.
"Iyah, emang untuk anggota DPRD HP-nya," kata Salman saat ditemui detikJabar di ruangannya Jalan Sukabumi, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
Namun begitu, Salman enggan memberikan keterangan lebih detail mengenai rencana pengadaan ponsel mewah tersebut. Ia menyarankan wartawan agar langsung menanyakan hal itu ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bagian Umum Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Bandung.
"Langsung ke bagian PPK-nya aja ya kang, saya takut salah ngomong apalagi soal anggaran begini. Langsung aja ke Bagian Umum karena mereka KPA (Kuasa Pemegang Anggaran)-nya," ucap Salman.
Saat detikJabar mencoba mengkonfirmasi hal ini ke Kepala Bagian Umum Setwan Kota Bandung Aep Indra Gunadi, yang bersangkutan diketahui tak masuk kerja lantaran sakit.
Seorang Pejabat Fungsional Bagian Umum Setwan Kota Bandung bernama Siti Rosmayani Heni pun lantas menyarankan wartawan agar menyampaikan surat permohonan tertulis untuk mendapat keterangan resmi dari Sekretariat DPRD perihal pengadaan ponsel tersebut.
"Pak Kabag-nya lagi enggak masuk kang, lagi sakit. Kalau mau bikin surat permohonan tertulis aja biar kami bisa jawab juga secara resmi," ucapnya saat ditemui.
Dikecam Publik
Begitu berita ini muncul, publik Kota Bandung banyak yang dibuat geram dengan rencana pengadaan ponsel mewah bagi anggota DPRD. Bagaimana tidak, mereka menganggap anggota dewan tak punya kepekaan dengan situasi masyarakat saat ini yang tengah dihadapkan oleh pandemi dan berbagai kelangkaan bahan pokok mulai dari minyak goreng hingga kedelai untuk bahan baku tahu tempe.
Kecaman muncul dari sejumlah aktivis mahasiswa hingga aktivis anti korupsi di Kota Bandung. Bahkan, emak-emak juga banyak yang gemas membaca berita pengadaan ponsel mewah bagi anggota DPRD yang disebut hanya menghamburkan uang negara.
"Kami jelas mengecam, pengadaan tersebut kami rasa hanya menghamburkan anggaran di tengah pandemi yang sedang melonjak lagi. Masa sih sekelas anggota DPRD enggak bisa beli HP sendiri," kata Presiden Mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) Winsos Agung Prastya saat dihubungi detikJabar via telepon, Bandung, Senin (21/2/2022).
Pihaknya pun mendesak agar anggaran ini bisa dibatalkan. Lebih bijak kata Winsos, anggaran itu dialihkan untuk membantu ekonomi masyarakat yang sedang terhimpit oleh kondisi pandemi Corona.
"Harus dibatalkan, mending dialihkan untuk bansos atau buat misalnya memberikan intensif untuk guru-guru di Kota Bandung. Jangan ini mementingkan pribadi," ujarnya.
Kecaman juga muncul dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat (Jabar). Fitra menganggap rencana pengadaan itu sebagai kejadian lucu dan aneh di tengah situasi lonjakan COVID-19.
"Saya pertama hanya bisa mengerenyitkan alis, lucu dan aneh. Kok DPRD sampe (mau) dibelikan HP dengan harga yang menurut saya sih mahal yah untuk ukuran kebanyakan orang," kata Peneliti Fitra Jabar Nandang Suherman.
"Apakah anggota DPRD Kota Bandung tidak punya HP, atau apakah dengan HP ini dibanding dengan yang mereka sudah punya bisa meningkatkan kinerja anggota dewan? Saya sih kurang yakin yah kalau soal itu," tuturnya menambahkan.
Tak kalah dengan para aktivis, emak-emak di Kota Bandung juga ikut mengecam rencana pembelian ponsel mewah itu. Mereka menganggap hal itu hanya sebatas pemborosan anggaran negara.
Ernes misalnya. Ibu muda asal Ujungberung, Kota Bandung itu mengaku gemas melihat pemberitaan yang menyebut anggota DPRD akan diberi fasilitas ponsel mewah seharga Rp 20 jutaan per unitnya. Padahal jika bisa digunakan untuk membeli minyak goreng yang kini tengah langka, maka ada sekitar 77 juta liter minyak dan itu bisa dibagikan gratis kepada masyarakat.
"Dewan ini di mana sih rasa pekanya ya ampun. Orang kita lagi kerepotan langka minyak goreng, tahu tempe enggak ada, ini malah beli handphone pake anggaran rakyat. Mending buat minyak goreng, kan bisa dapat berapa liter tuh coba, atau kalau enggak buat beli kedelai yah kan sekarang lagi susah tahu sama tempe," katanya.
Emak-emak lainnya, Osya, juga turut berkomentar mengenai rencana pembelian ponsel mewah DPRD Kota Bandung. Osya yang setiap hari berjualan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) itu turut geram dengan kondisi tersebut karena dianggap hanya sebatas pemborosan anggaran.
"Ya Allah di saat orang tua ada yang sampai mencuri hape buat anaknya sekolah PJJ, ini malah beli hape mewah, kabarnya sampai satu miliar ya. Kalau memang mereka mewakili kita, seharusnya itu ada subsidi hape, khususnya buat murid-murid yang kesulitan ekonomi. Apalagi sekarang kasus naik lagi, mungkin bisa PJJ lagi," ucapnya.
Anggaran Ponsel Mewah Dibatalkan DPRD
Usai mendapat banyak kecaman, DPRD Kota Bandung akhirnya buka suara perihal rencana pengadaan ponsel atau smartphone baru senilai Rp 1,085 miliar. DPRD memutuskan untuk membatalkan anggaran tersebut usai banyak mendapat kecaman dari publik.
"Menanggapi berita yg muncul terkait pengadaan smartphone, maka kami pimpinan DPRD mengintruksikan ke Setwan (Sekretariat DPRD) anggaran tersebut dibatalkan," kata Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan kepada wartawan di Jl Sukabumi, Selasa (22/2/2022).
DPRD menyebut, anggaran itu merupakan usulan yang telah dilakukan pada 2021 lalu. "Kami perlu menyampaikan bahwa proses dari pengadaan tidak serta merta. Usulan telah dilakukan dari tahun 2021," ujarnya.
Alasan Pengadaan Ponsel untuk Menunjang Kinerja Saat Pandemi
Tedy menjelaskan, pengadaan ponsel mewah itu diusulkan untuk menunjang kinerja para anggota DPRD. Pasalnya di tengah pandemi, kerja anggota dewan beralih seluruhnya dan membutuhkan ponsel tersebut untuk menunjang kinerja.
"Untuk menunjang kinerja anggota DPRD, selama masa pandemi harus zoom dan membahas segala hal dengan data. Kita membutuhkan kecepatan untuk mengakses data tersebut mengingat sekarang sudah eranya teknologi informasi," tuturnya.
Tedy mengakui usai anggaran itu viral, ia banyak mendapat desakan dari berbagai pihak. Akhirnya, pimpinan DPRD Kota Bandung memutuskan anggaran pengadaan ponsel 'sultan' itu batal dilakukan.
"Tentunya kami di DPRD mendengar, kami dapat masukan dari beberapa fraksi mengenai permasalahan ini. Kami ucapkan terima kasih atas berbagai masukannya, Insya Allah kami masih komitmen bekerja untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.
Anggaran Ponsel Mewah Dialihkan
Setelah anggaran itu dibatalkan, pagu anggarannya akan dialihkan bagi kepentingan masyarakat Kota Bandung. Namun, ia belum bisa memastikan seperti apa teknis yang dilakukannya nanti.
"Ya nanti kita bahas mau digunakan untuk apa anggarannya," pungkasnya.
(ral/mso)
