Wamenhaj Sebut Integritas Harus Jadi Budaya Kerja Kemenhaj

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pentingnya membangun budaya integritas di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Hal itu disampaikannya saat menghadiri pembukaan Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2026 di Bogor, Kamis (30/7/2026).

Menurut Dahnil, Kemenhaj mengemban tanggung jawab besar dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, seluruh jajaran kementerian harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dan menjadikan integritas sebagai budaya kerja.

"Kita ingin bangun corporate culture, wajah utama Kemenhaj adalah integritas, karena kita ngurusin sesuatu yang suci, yang dalam konteks Islam adalah sesuatu yang paling sempurna. Kita ingin bangun sistem pengendalian internal yang kuat," ujar Dahnil dilansir dari laman resmi Kemenhaj, Jumat (31/07/2026).

Ia juga mengajak seluruh pegawai meninggalkan kebiasaan lama dan membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas.

Senada dengan hal tersebut, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Haji dan Umrah RI Dendi Suryadi mengatakan pengawasan dan sistem pengendalian gratifikasi harus diperkuat agar tercipta birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.

"Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh pegawai memahami ketentuan mengenai gratifikasi, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujar Irjen.

Ia menambahkan, Kemenhaj juga menargetkan transformasi digital dalam sistem pelaporan dan pengendalian gratifikasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain membahas penguatan integritas, Wamenhaj turut mengingatkan pentingnya menerapkan pelayanan yang berlandaskan empati. Menurutnya, setiap pegawai perlu menyadari besarnya pengorbanan masyarakat untuk dapat menunaikan ibadah haji.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar jemaah haji bukan berasal dari kalangan berada. Banyak di antara mereka menabung selama puluhan tahun, bahkan rela menjual tanah, sawah, maupun kendaraan agar bisa berangkat ke Tanah Suci.

"Yang kita layani adalah jemaah yang sebagian besar jual tanahnya, jual harta bendanya untuk naik haji. Maka dari itu, kita pastikan proses penyelenggaraannya hasan (baik) dan suci," ungkap Wamenhaj.

Video Dahnil Kritik BPKH Cuma Jadi Calo Ekonomi Haji: Tak Ada Added Value-nya!

Video Dahnil Kritik BPKH Cuma Jadi Calo Ekonomi Haji: Tak Ada Added Value-nya!