.webp)
Menteri Koperasi (Menkop) RI Ferry Juliantono memaparkan arah baru kebijakan pemerintah dalam membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal itu diungkapkannya dalam SAJID Friday Morning Talk.
Dalam forum yang digelar Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) di AQL Islamic Center, Jakarta, Jumat (24/7/2026) itu, Ferry menegaskan koperasi akan dikembalikan sebagai pilar utama perekonomian nasional sekaligus menjadi instrumen negara untuk memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.
Hal itu tak lepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ia menyebut gagasan koperasi telah diperkenalkan oleh HOS Tjokroaminoto, kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Mohammad Hatta setelah mempelajari praktik koperasi di Eropa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Koperasi Sebagai Sistem Ekonomi Nasional |
Menurut Ferry, semangat gotong royong, persamaan, dan kekeluargaan yang menjadi fondasi koperasi selaras dengan nilai-nilai Islam dan karakter masyarakat Indonesia. Karena itu, koperasi ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Ia menjelaskan, pada masa Dewan Perancang Nasional (Depernas), koperasi menjadi bagian penting dalam konsep Democratic Rural Development atau pembangunan desa yang demokratis melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.
Pada dekade 1980-an, kata Ferry, koperasi berkembang di banyak sektor strategis, mulai dari peternakan, pertanian, perkebunan, distribusi hasil panen melalui Koperasi Unit Desa (KUD), memiliki pabrik tekstil lewat Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), hingga mendirikan Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).
Namun, menurutnya, peran koperasi mulai mengalami kemunduran setelah krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Ia menilai kebijakan yang lahir dari Letter of Intent (LoI) bersama International Monetary Fund (IMF) membuat peran negara dalam mengatur perekonomian berkurang sehingga mekanisme pasar menjadi lebih dominan.
"Kondisi itu membuat pelaku ekonomi besar semakin kuat, sementara koperasi dan pelaku usaha kecil semakin tertinggal," katanya Ferry dalam keterangannya.
Ferry mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta Kementerian Koperasi mempercepat kebangkitan koperasi agar mampu mengejar ketertinggalan dari badan usaha milik negara (BUMN) maupun sektor swasta.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah melakukan rebranding koperasi agar tidak lagi dipandang hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sebagai badan usaha modern yang bergerak di sektor produksi, industri, distribusi, hingga keuangan.
Langkah konkret yang ditempuh pemerintah ialah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Ferry, hampir seluruh desa dan kelurahan di Indonesia kini telah memiliki badan hukum KDKMP. Di sisi lain, pembangunan gudang, gerai, dan fasilitas penunjang terus dipercepat.
"Sekarang sudah hampir 19 ribu yang selesai seratus persen. Pada Agustus ditargetkan sekitar 30 ribu unit selesai dibangun," ujarnya dalam diskusi yang dipandu Ketua Umum SAJID Bachtiar Nasir itu.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyelesaikan Peraturan Presiden yang akan menjadi dasar operasional Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam forum SAJID tersebut, Ferry mengungkapkan Presiden Prabowo berencana menjadikan KDKMP sebagai pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Mulai dari LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, hingga berbagai program bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan nontunai, dan berbagai subsidi lainnya.
Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang sehingga menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal dan pasokan kerap tidak stabil.
"Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, negara memiliki infrastruktur sampai tingkat desa dan kelurahan sehingga distribusi barang subsidi bisa langsung kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dan pasokan yang lebih terjamin," kata Ferry.
Ia menilai penguasaan rantai pasok oleh segelintir pelaku usaha selama ini menyulitkan pemerintah mengendalikan harga sejumlah komoditas, termasuk minyak goreng. Ferry mencontohkan koperasi petani sawit justru kerap kesulitan memperoleh minyak goreng meski berada di wilayah penghasil sawit.
Karena itu, pemerintah ingin memperkuat kehadiran negara melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar distribusi barang kebutuhan pokok tidak lagi bergantung pada rantai perantara yang panjang.
"Negara harus hadir dengan membangun infrastruktur distribusi sampai ke desa agar kebutuhan masyarakat dapat disalurkan secara lebih adil, efisien, dan tepat sasaran," tutupnya.
