Isu intoleransi berbasis agama masih menjadi persoalan serius di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara yang dikenal multikultural. Salah satunya adalah Australia, yang belakangan mendapat sorotan tajam karena dinilai gagal menangani meningkatnya kasus Islamofobia.
Mengutip dari Arab News, Australia dinilai gagal menangani Islamofobia yang semakin menguat. Utusan Khusus untuk Memerangi Islamofobia, Aftab Malik, menyebut kebencian terhadap Muslim sebagai "tantangan sosial yang mengakar kuat" dalam konferensi pers di Sydney pada Jumat lalu.
Hasil penyelidikan selama setahun menunjukkan bahwa insiden Islamofobia meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Faktanya, Islamofobia di Australia sudah berlangsung lama, terkadang diabaikan, bahkan disangkal, namun tidak pernah benar-benar ditangani," tegas Malik.
Hasil penyelidikan selama setahun mencatat peningkatan tajam kasus Islamofobia. Laporan itu memberikan 54 rekomendasi kepada pemerintah, termasuk memperketat aturan terhadap ujaran kebencian dan memberi dukungan lebih besar kepada korban.
"Islamofobia tidak hanya bersifat antarindividu, tetapi juga bersifat institusional dan struktural," ucap Malik.
Diskriminasi yang dialami komunitas Muslim beragam, mulai dari grafiti penuh kebencian, perusakan masjid dan properti, hingga kekerasan fisik. Malik juga menceritakan pengalaman sebuah keluarga Muslim yang diancam di kereta. Sang pelaku berkata ia akan "senang membunuh mereka semua."
"Ini adalah momen untuk menentukan siapa kita sebagai sebuah negara, dan apakah kita siap mengambil langkah-langkah agar setiap orang merasa aman dan dihargai," pungkas Malik.
Usman Khawaja, pemain kriket dan Muslim terkemuka Australia menyambut baik rekomendasi tersebut. Ia mendukung rekomendasi Malik menyusul insiden rasis yang dialaminya di Tes Boxing Day tahun lalu.
"[Rekomendasi-rekomendasi tersebut] tidak bersifat menghukum; mereka berupaya bekerja sama dengan masyarakat, menghormati kebebasan berbicara, dan mendorong pemahaman Muslim lebih baik, alih-alih memberikan hukuman dan memantau tindakan serta perkataan orang," tulisnya dalam sebuah laporan, dikutip ABC News pada Sabtu (13/9/2025).
Di lain pihak, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese bahwa pemerintah akan mempertimbangkan rekomendasi dari Malik dengan catatan undang-undang yang dihasilkan bersifat independen.
"Saya tentu mendukung adanya undang-undang tentang diskriminasi agama, tetapi saya tidak mendukung dimulainya perdebatan yang justru menimbulkan perpecahan ... Saya tentu bersedia untuk berdialog, seperti yang selalu saya lakukan." jelasnya dikutip ABC News (13/9/2025).
Hal ini ia ungkapkan lantaran kasus kebencian di Australia tidak hanya menimpa Muslim, tetapi juga komunitas lain.
Hingga saat ini, upaya hukum untuk melindungi keyakinan agama di Australia belum berhasil. Menurut laporan ABC News, rancangan undang-undang tentang diskriminasi agama gagal lolos dalam dua periode parlemen terakhir.
(inf/erd)
Komentar Terbanyak
Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Solusi Dua Negara Israel-Palestina, Tanpa Hamas
Eks Menag Yaqut Tegaskan 2 Rumah Rp 6,5 M yang Disita KPK Bukan Miliknya
KPK Sebut Pejabat Kemenag Tiap Tingkat Dapat Jatah di Kasus Korupsi Kuota Haji