Pemerintah Didesak Bentuk Dirjen Pesantren, Dorong Anggaran Rp 4,3 T

Jakarta -

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq menyoroti pentingnya transformasi pesantren di Indonesia menuju kemandirian. Salah satunya dia mendorong pembentukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren dengan anggaran yang tak main-main, mencapai Rp 4,3 triliun.

Menurut dia kemandirian pesantren bukan sekadar cita-cita, tapi warisan dari para pendiri pondok pesantren di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat hari ini, Selasa (17/6/2025).

"Nilai utama yang diperjuangkan para pendiri pesantren adalah kemandirian. Dulu bahkan sempat ada pandangan bahwa pesantren tak boleh mendapat bantuan negara," kata Maman.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun kini, lanjut dia, negara tak bisa lagi abai. Kontribusi pesantren dalam pembangunan, terutama penguatan sumber daya manusia disebutnya sangat besar. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih hadir dan serius mendukung transformasi dunia pesantren.

Salah satu bentuk keseriusan itu adalah pembentukan Dirjen Pesantren. Sayangnya, wacana ini masih terhambat karena syarat administrasi yang belum terpenuhi.

"Dirjen Pesantren belum bisa dibentuk karena masih kurang empat direktur. Tapi kita dorong terus, termasuk anggaran Rp 4,3 triliun lebih, agar pesantren-pesantren yang punya unit usaha seperti pertanian dan UMKM bisa berbagi ke pesantren lain. Semua pesantren harus bisa berdiri di atas kaki sendiri," ujarnya.

Di samping itu, maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren juga menjadi perhatiannya. Ia menyebut kasus semacam ini adalah fenomena gunung es yang memerlukan sinergi dari berbagai pihak.

"Ini pelanggaran serius. Apalagi dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi, seperti guru atau tokoh agama. Kita butuh ketegasan aparat dan tak boleh ada negosiasi terhadap predator seksual," tegasnya.

Ia menekankan pentingnya transparansi di lingkungan pesantren agar tak ada ruang bagi para pelaku untuk berlindung. Menurutnya, banyak pesantren sudah menerapkan prinsip keterbukaan dan ramah terhadap perempuan, anak, serta kelompok disabilitas. Namun yang sering terekspos justru pesantren tertutup yang tidak jelas sanad dan jejaring sosialnya.

Dalam waktu dekat ini Dewan Syura DPP PKB akan mengadakan Konferensi Internasional Transformasi Pesantren dengan tema "Pesantren Berkelas Menuju Indonesia Emas: Menyatukan Tradisi, Inovasi, dan Kemandirian". Acara akan digelar pada 24-26 Juni 2025 di Hotel Sahid, Jakarta.

Konferensi ini bertujuan membangun kesadaran kolektif pengelola pesantren soal pentingnya transformasi, merumuskan paradigma baru pendidikan, serta membangun ekosistem ekonomi berbasis pesantren.

Tak cuma narasumber dan keynote speaker, panitia juga menghadirkan fasilitator dan moderator yang aktif dan berpengalaman. Mereka akan memancing ide, strategi, hingga kebutuhan nyata dari para pengasuh pesantren.

"Konferensi ini justru menunjukkan bagaimana pesantren bisa menjadi bagian dari transformasi masyarakat, bukan tempat sembunyi oknum," imbuh Maman.

"Negara harus berterima kasih pada pesantren. Banyak ide dan langkah transformasi budaya serta ekonomi justru lahir dari sini," pungkasnya.