Kisruh Pemindahan Makam Kaisar Muslim Abad ke-17, Warga India Bentrok

India -

Pihak berwenang India memberlakukan jam malam tanpa batas waktu di beberapa bagian Kota Nagpur. Hal ini diputuskan setelah terjadi bentrok yang dipicu tuntutan kelompok Hindu untuk memindahkan makam penguasa Mughal abad ke-17.

Mughal adalah kekaisaran dengan pemimpin Muslim yang memerintah negara dengan mayoritas Hindu. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam yang ditulis Suyuthi Pulungan menjelaskan bahwa kerajaan Mughal yang menjadi salah satu warisan peradaban Islam di India.

Dilansir Reuters, pada Senin (17/3/2025), pemindahan makam penguasa Mughal ini memicu bentrokan antar kelompok di India tengah. Banyak fasilitas dan kendaraan rusak serta beberapa orang dilaporkan luka akibat kejadian ini. Sebanyak 15 personel polisi juga dalam kondisi serius.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Devendra Fadnavis, kepala menteri negara bagian Maharashtra di bagian barat, tempat kota tersebut berada, mengkritik kekerasan tersebut. Ia menyerukan segala upaya untuk menjaga hukum dan ketertiban.

"Saya telah memberi tahu komisaris polisi untuk mengambil langkah-langkah tegas apa pun yang diperlukan," jelas Fadnavis dalam sebuah pesan video.

Polisi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa anggota kelompok tersebut, Vishva Hindu Parishad (VHP), membakar patung Kaisar Aurangzeb dan makamnya sambil meneriakkan slogan-slogan yang menuntut pemindahan patung tersebut dari kota terdekat, Aurangabad.

Kepada Reuters, petugas polisi juga mengatakan bahwa situasi meningkat setelah beberapa anggota kelompok Muslim berbaris di dekat kantor polisi dan melemparkan batu ke arah polisi.

"Para penyerang yang mengenakan topeng untuk menyembunyikan wajah mereka, membawa senjata tajam dan botol," kata seorang penduduk daerah tersebut.

VHP membantah tuduhan terlibat dalam kekerasan apa pun. "Mereka ingin makam tersebut diganti dengan tugu peringatan bagi para penguasa dari komunitas Maratha setempat," ujar sekretaris jenderalnya, Milind Parande dalam sebuah pesan video.

Nagpur juga merupakan markas besar Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), induk ideologis Partai Bharatiya Janata (BJP) milik Perdana Menteri Narendra Modi. VHP termasuk dalam kelompok organisasi yang sama.

Kritikus Modi sering menuduhnya melakukan diskriminasi terhadap umat Islam India dan gagal mengambil tindakan terhadap mereka. Ia dan pemerintahannya telah membantah tuduhan tersebut.