DPR Minta Menag Bujuk Prabowo Bedakan Efisiensi Anggaran di Kemenag

Anggota pansus hak angket pengawasan haji, Marwan Dasopang, (Dwi/detikcom). — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (Foto: Dwi/detikcom).

Jakarta -

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakinkan Presiden Prabowo Subianto agar membedakan efisiensi anggaran di Kementerian Agama. Hal ini disampaikan mengingat Menag harus beranjak lebih dulu menghadap Presiden sore ini.

"Mudah-mudahan Pak Menteri (Menag) bisa meyakinkan Presiden, bahwa pemotongan anggaran di Kemenag tidak bisa disamakan. Karena begitu dipotong, menyentuh kebutuhan berbagai pihak yang menyangkut orang-orang," kata Marwan dalam Raker dengan Menag, BP Haji, dan BPKH di kompleks Parlemen, Jakarta yang juga disiarkan secara daring pada Selasa (4/3/2025).

Raker hari ini membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M dan isu-isu aktual.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Marwan berharap Menag bisa meyakinkan Presiden Prabowo bahwa pemotongan anggaran di Kemenag harus dibedakan dengan yang lain. Sebab, ini berkaitan dengan kebutuhan banyak orang.

"Terima kasih perlu kami sampaikan kepada pimpinan dan para anggota, Menteri Agama akan diterima Presiden pada jam 16.00 WIB," ujar Marwan.

Mulanya, Ketua Komisi VIII DPR RI itu meminta pengertian dari para anggota dewan dan meminta Dirjen serta Sekjen Kemenag untuk tetap mengikuti kegiatan rapat.

"Dengan harapan apa yang menjadi perbincangan dengan Sekjen di beberapa hari yang lalu terutama mengenai anggaran kita dapat diselesaikan mudah-mudahan," terang Marwan.

Namun, raker tersebut berujung ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Sebab, Menag Nasaruddin dan Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf harus meninggalkan raker untuk menemui Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau begitu kita tunda, tutup, diagendakan di lain waktu tanpa kesimpulan. Belum ada kesimpulan karena ini basis. Terima kasih Pak Menteri (Menag), Kepala BPH, Kepala BPKH, para anggota berhubung karena sesuatu hal rapat kita tunda dan diagendakan di lain waktu," tutupnya.

Turut hadir dalam raker bersama Komisi VIII DPR RI, Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i, Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, dan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief.