Dirjen Bimas Islam: Tahun Politik Jadi Momentum Rawat Budaya Toleransi

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin (berbaju batik) Foto: detikHikmah/Anisa Rizki

Jakarta -

Indonesia merupakan bangsa yang multikultural dan majemuk dengan ragam kepercayaan di dalamnya. Meski begitu, hal-hal tersebut bukanlah halangan untuk dapat bersatu dan hidup bertoleransi.

Berkaitan dengan itu, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menuturkan bahwa toleransi menjadi hal yang fundamental bagi Indonesia. Hal ini disampaikan Kamaruddin Amin dalam acara Konferensi Pers Memperkuat Budaya Toleransi: Resolusi HAM PBB 16/18, Kamis (24/8/2023).

"Toleransi itu hal yang sangat fundamental ya, kira-kira harapan utama lah dalam mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara. Ini harus menjadi perhatian, konsen, dan perilaku kita dalam berbangsa dan bernegara," katanya saat ditemui detikHikmah di Jakarta Selatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kini, Indonesia telah memasuki tahun politik. Pemilu 2024 hanya tinggal menghitung bulan, karenanya peran toleransi dinilai penting. Terlebih, banyak kekhawatiran mengenai kemunculan politik identitas di era ini.

"Justru menurut saya ini momentum yang sangat bagus, sangat tepat sekali. Ini kan salah satu ikhtiar untuk merawat budaya toleransi itu. Jadi di tahun politik ini sangat penting sekali untuk kita antisipasi bersama," tambahnya.

Ia menambahkan pada tahun politik ini, ragam kepentingan, tantangan dan kepentingan jangka pendek banyak pihak akan dihadapi bersama-sama. Dengan demikian, ia mengimbau masyarakat untuk sama-sama merawat dan menjaga budaya toleransi.

"Kita harus sama-sama merawatnya (toleransi)," kata Kamaruddin Amin.

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat sipil telah melakukan banyak sekali upaya dalam mengelola keberagaman.

"Kalau boleh kita klaim, kita sukses dalam mengelola keberagaman itu. Karena kita yang paling beragam tapi kita stabil dalam sosial politik, nah ini sebuah kesuksesan yang sangat luar biasa oleh Indonesia yang harus dijaga dan dirawat," ujar Dirjen Bimas Islam itu.

Saat ditanya terkait aturan kampanye yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelarangan kampanye di rumah ibadah, Kamaruddin Amin menjawab pihaknya juga akan mengeluarkan edaran tersebut.

"Bahkan sudah ada sebenarnya. Termasuk undang-undang pemilu kan juga tidak membolehkan ada kampanye di rumah ibadah. Sekarang tugas kita bersama untuk mengawalnya," jelasnya.

Dalam acara konferensi pers itu dijelaskan juga terkait forum internasional Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 yang akan digelar pada 29-31 Agustus 2023. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai upaya global Indonesia memerangi intoleransi beragama, kekerasan, dan diskriminasi.

Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 meliputi 5 sesi dialog yang mengeksplorasi praktik terbaik dan pembelajaran dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dalam memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHCR.