.webp)
Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah ikut mencermati eskalasi konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Menurut Komnas Haji, konflik tersebut mengganggu keamanan wilayah, jalur penerbangan, serta keselamatan ibadah umrah.
Ketegangan ini meningkat setelah otoritas keamanan Arab Saudi berhasil mencegat pesawat nirawak (drone) yang meluncur menuju Kota Suci Makkah.
Menanggapi situasi gawat tersebut, Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menegaskan keselamatan jemaah Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan operasional, baik untuk keberangkatan, penundaan, perubahan rute, maupun pemulangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ibadah umrah harus dilaksanakan secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Jika kondisi keamanan dinilai berisiko, penundaan sementara merupakan langkah pelindungan, bukan bentuk penghalangan terhadap pelaksanaan ibadah," ujar Mustolih Siradj dalam keterangan persnya, Jumat (18/9/2026).
Untuk mengantisipasi dampak konflik, Komnas Haji dan Umrah mendorong Kementerian Haji dan Umrah RI agar menjadi pusat koordinasi pelindungan jemaah. Langkah ini perlu disinergikan bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, perwakilan RI di Arab Saudi, maskapai, travel (PPIU), dan asosiasi.
Mustolih menekankan perlunya pengaktifan kembali mekanisme koordinasi lintas kementerian guna menyediakan informasi satu pintu, mendata jemaah secara real-time, serta menyiapkan skenario pemulangan darurat.
Di sisi lain, biro travel umrah diingatkan untuk senantiasa jujur menyampaikan kondisi keamanan di lapangan dan tidak memanfaatkan situasi konflik demi keuntungan sepihak.
"Keadaan konflik tidak boleh dijadikan alasan untuk menelantarkan jemaah atau membebankan biaya tambahan secara sepihak," tegas Mustolih.
5 Rekomendasi Komnas Haji Sikapi Konflik Arab Saudi - Houthi
Guna memastikan hak-hak jemaah tetap terlindungi di tengah ancaman keamanan, Komnas Haji dan Umrah mengeluarkan lima rekomendasi strategis:
- Mengaktifkan pusat koordinasi krisis yang melibatkan pemerintah, maskapai, PPIU, dan asosiasi.
- Melakukan pendataan waktu nyata terhadap jemaah yang akan berangkat, sedang berada di Arab Saudi, atau tertunda kepulangannya.
- Menerbitkan informasi keamanan secara berkala melalui kanal resmi dan satu sumber informasi yang terkoordinasi.
- Menyiapkan skenario penundaan, perubahan rute, dan evakuasi, termasuk jaminan akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, komunikasi, dan pemulangan.
- Menjamin penyelesaian hak jemaah secara adil, termasuk penjadwalan ulang atau pengembalian dana apabila perjalanan tidak dapat dilaksanakan.
Imbauan bagi Jemaah Umrah
Kepada para jemaah, Komnas Haji dan Umrah mengingatkan agar selalu mengikuti arahan resmi dari pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta petugas travel resmi. Jemaah diminta tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi spekulatif yang belum terverifikasi kebenarannya.
"Semua pihak harus menahan diri, menghindari spekulasi, dan tidak mengambil keuntungan dari keadaan. Keselamatan, kepastian informasi, serta perlindungan hak jemaah harus menjadi orientasi utama setiap kebijakan," pungkas Mustolih.
