.webp)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyoroti banyak daerah belum memiliki kantor urusan haji (KUH), terutama di Jawa Tengah.
"Sampai sekarang ini, kami belum tahu ya Pak Menteri belum ada laporan kepada kami, kaitannya dengan keberadaan kantor urusan haji di tingkat kabupaten kota," ujarnya dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah RI yang digelar di Senayan dan disiarkan secara daring lewat YouTube TVR Parlemen, Rabu (19/8/2026).
Abdul mempersoalkan ketersediaan dan kesiapan kantor urusan haji dan umrah di tingkat daerah dalam melayani calon jemaah. Jawa Tengah sendiri minim kantor urusan haji, padahal, kata Abdul, provinsi ini menjadi salah satu penyumbang calon jemaah haji terbanyak di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di Jawa Tengah, ini mohon maaf ini segera, kami mohon karena terus terang Jawa Tengah ini terbesar nomor tiga," sambungnya.
Politikus dari Partai Gerindra itu menjelaskan ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki kantor haji dan umrah bahkan kekurangan sumber daya manusia (SDM) jika ada. Misalnya di Blora, Kudus, Brebes, Pemalang, Kendal, Kebumen, Banjarnegara, Solo, Boyolali, dan Wonogiri.
"Ini sampai sekarang belum ada Pak Menteri, personelnya, bahkan ada personel cuma satu atau cuma dua, bahkan kantornya aja yang belum ada, ya," terang Abdul.
Lebih lanjut dia mencontohkan di daerah Demak gedung kantornya masih sewa. Sementara itu, di Kudus kekurangan personel karena hanya ada dua SDM meski kantornya sudah ada.
Berkaitan dengan itu, Abdul meminta Kemenhaj segera memenuhi kebutuhan tersebut untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat.
"Ini jemaah sebentar lagi sudah mulai kita, ini kan pendaftaran, mulai sekarang itu kaitannya dengan paspor, ya, dan yang lain, pelunasan, ya. Ini sampai sekarang ini tenaga di bawah ini menjerit. Jadi tolong Pak Menteri segera ambil tindakan ini untuk memenuhi daripada SDM yang ada di masing-masing kantor," tandasnya.
