Tutup Kekurangan Biaya Haji Rp 1,77 T, Menhaj: Kami Masih Diskusi dengan DPR

Tutup Kekurangan Biaya Haji Rp 1,77 T, Menhaj: Kami Masih Diskusi dengan DPR

Hanif Hawari - detikHikmah
Rabu, 15 Apr 2026 14:46 WIB
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan (tengah), saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2025).
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan (tengah) (Foto: Dok. Kementerian Haji dan Umrah)
Jakarta -

Pemerintah memastikan akan menutup kekurangan anggaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang mencapai Rp 1,77 triliun. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan landasan hukum sebagai dasar pencairan dana tersebut.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa jemaah tidak perlu khawatir terkait penambahan biaya haji tersebut. Pemerintah sudah menyiapkannya.

"Yang jelas kami pemerintah memastikan bahwa kita akan tutup permintaan tambahan anggaran itu," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/4/2026), dikutip dari CNN Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun demikian, ia mengungkapkan hingga saat ini sumber pasti anggaran tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama DPR. Pemerintah, kata dia, tengah mencari dasar hukum yang kuat agar dana bisa segera digelontorkan.

"Kemudian sumbernya kita masih berdiskusi dengan teman-teman DPR, terutama terkait landasan hukumnya. Tapi anggaran jelas masih ada, tinggal kita mencari landasan hukumnya untuk bisa menggelontorkan anggaran itu," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Irfan berharap dalam waktu dekat pemerintah dapat segera mengumumkan skema pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup kekurangan tersebut.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya sampaikan sumber anggaran itu," tutup Gus Irfan.

Latar Belakang Kekurangan Anggaran Haji

Seperti diketahui, kekurangan biaya haji sebesar Rp 1,77 triliun muncul akibat perang yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat-Israel. Karena selat Hormuz ditutup, harga minyak melonjak tinggi.

Bahan bakar pesawat yang berjenis avtur pun menjadi mahal. Pihak maskapai yang melayani jemaah haji 2026 minta biaya tambahan karena hal tersebut.

Dalam rapat kerja Menteri Haji dan Umroh bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/4/2026), Gus Irfan mengungkap Garuda Indonesia minta biaya tambahan sebesar Rp 974,8 miliar. Sementara Saudi Airlines sebesar Rp 802,8 miliar.

"Secara total, biaya penerbangan haji meningkat dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun, atau naik sebesar Rp 1,77 triliun," jelas Gus Irfan.




(hnh/erd)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads