Diskusi Seru DPR dan Kemenhaj soal Strategi Pangkas Antrean Jemaah Haji

Diskusi Seru DPR dan Kemenhaj soal Strategi Pangkas Antrean Jemaah Haji

Devi Setya - detikHikmah
Selasa, 14 Apr 2026 20:19 WIB
Dahnil Anzhar Simanjuntak Wamenhaj RI
Foto: Tangkapan Layar YouTube TVParlemen
Jakarta -

Isu war tiket haji menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat kerja antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/4/2026). Meski ramai diperbincangkan publik, para pemangku kebijakan menegaskan bahwa substansi utama dari wacana ini bukan sekadar perebutan tiket, melainkan solusi untuk mempercepat antrean keberangkatan haji, khususnya bagi kelompok prioritas.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, menilai bahwa isu war tiket haji perlu dilihat dari sisi tujuan besarnya.

"Saya rasa menariknya itu bukan war tiketnya tetapi isunya adalah bagaimana kita bisa mempercepat antrean bagi yang lansia, mempercepat antrean bagi yang risti (risiko tinggi), mempercepat antrean bagi orang-orang yang tidak memungkinkan waktu (menunggu) begitu panjang," ujar Maman dalam rapat yang dipimpin Marwan Dasopang ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya rasa war tiket menjadi sangat menarik bagi kelompok-kelompok yang ingin lebih dipercepat oleh kita," lanjut Maman.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, gagasan ini dapat menjadi salah satu terobosan untuk memberikan peluang bagi jamaah yang ingin berangkat lebih cepat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan waktu.

Ia juga mengakui bahwa sebagian masyarakat merespons positif ide tersebut.

Lebih jauh, Maman menyoroti persoalan lamanya masa tunggu haji yang bisa mencapai puluhan tahun.

"Tujuan substansinya itu kita tidak menginginkan ada orang yang sekitar 30 tahun lagi 40 tahun lagi, 16 tahun lagi, mereka bertanya 'Saya masih punya umur atau enggak?'"

"War tiket ini menjadi harapan bagi kita." lanjut Maman.

Wamenhaj Menjawab Soal War Tiket Haji

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa pemerintah mencermati isu war tiket haji dengan sejumlah pertimbangan penting.

Ia menegaskan bahwa gagasan ini sebenarnya berangkat dari keinginan untuk mengatasi antrean panjang haji.

"Sebenarnya ini konsennya Pak Hidayat Nur Wahid itu adalah bagaimana memperpendek antrean kemudian, kedua bahkan dalam posisi bagaimana antrean tidak ada kira-kira begitu itu pertama," kata Dahnil.

Selain itu, pertanyaan besar yang muncul dari publik adalah apakah kebijakan tersebut memang mendesak untuk diterapkan.

"Kemudian kedua, apakah ini urgent? Memang keberadaan Kementerian haji yang paling banyak ditanya oleh publik, mampu enggak memperpendek antrean ini," lanjutnya.

Dahnil yang duduk di sebelah Menhaj Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan bahwa wacana war tiket haji sebenarnya muncul dalam forum resmi Kementerian, yakni rapat kerja nasional (rakernas) yang membahas berbagai strategi penyelenggaraan haji, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Soal war tiket haji ini sebenarnya disampaikan di forum rakernasnya Kementerian Haji yang memang forum itu digunakan untuk membahas persiapan perhajian di satu sisi baik itu persiapan jangka pendek maupun persiapan jangka panjang terkait dengan tata kelola perhajian."

Namun, isu tersebut kemudian berkembang luas setelah disorot media.

"Hanya saja kemudian ditangkap oleh wartawan yang disampaikan oleh pak menteri kemudian berkembang sebagai isu yang saya pikir ini cara membuat kebijakan yang maju karena terbuka, kami menyampaikan kepada publik apa yang akan dan kami akan kami kerjakan," jelasnya.

Menurutnya, keterbukaan ini justru menjadi langkah positif dalam merumuskan kebijakan.

"Publik bisa mengkritik publik bisa berdiskusi dan tentu kami semuanya punya pendekatan dan jawaban."

Kemenhaj juga mengaitkan isu ini dengan proyeksi peningkatan kuota haji di masa mendatang, seiring dengan kebijakan yang diterapkan Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030.

"Target mereka salah satunya itu adalah 5 juta jamaah haji yang mereka dorong itu ke depan itu 5 juta dan kita harus bersiap dengan kuota yang jauh lebih besar," tegas Dahnil.

Rencana peningkatan kuota tersebut menuntut kesiapan Indonesia dari berbagai aspek, termasuk pengelolaan antrean dan sistem pembiayaan.

"Persiapan kuota yang jauh lebih besar itu diskursusnya harus kita persiapkan sejak dini kenapa karena itu terkait dengan keuangan haji kita di satu sisi di sisi lain terkait dengan istitoah jamaah kita," beber Dahnil.




(dvs/erd)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads