Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, memastikan persiapan operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 1447 H/2026 M berjalan sesuai rencana (on track). Hingga saat ini, progres persiapan dilaporkan telah mencapai hampir 100 persen.
Hal tersebut ditegaskan Menhaj saat memberikan arahan dalam pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur di Jombang, Jumat (27/3/2026). Ia menekankan pentingnya keamanan bagi para calon jemaah.
"Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Fokus utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan jemaah melalui berbagai langkah mitigasi yang komprehensif," ujar Gus Irfan dalam keterangan persnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irfan menyoroti posisi strategis Jawa Timur sebagai provinsi dengan kuota jemaah haji terbesar di Indonesia. Menurutnya, kelancaran proses haji di Jatim akan menjadi barometer keberhasilan penyelenggaraan haji secara nasional.
Ia juga mewanti-wanti agar penyelenggaraan haji tahun ini bersih dari segala bentuk penyimpangan. Pelayanan publik yang lancar dan transparan menjadi target utama kementeriannya.
"Terima kasih kepada seluruh jajaran di Jawa Timur yang telah bekerja maksimal. Saya minta terus jaga kekompakan dan tingkatkan standar pelayanan. Fokus kita satu: memberikan yang terbaik demi jemaah haji Indonesia," imbuhnya.
Terkait ekosistem keuangan haji yang menyentuh angka fantastis Rp 18 triliun, Menhaj menegaskan bahwa akuntabilitas adalah "harga mati". Ia tidak main-main dalam mengawasi perputaran dana tersebut agar tetap bersih dari praktik korupsi.
Untuk menjamin transparansi, Kementerian Haji dan Umrah melibatkan unsur profesional dari berbagai lembaga penegak hukum.
"Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami melibatkan KPK, Kejaksaan, hingga Kepolisian dalam mengawal proses pengadaan dan tata kelola anggaran," tegas Gus Irfan.
Langkah ini, lanjutnya, merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden RI untuk menghadirkan pelayanan haji yang transparan dan berorientasi pada kepuasan jemaah. Irfan ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan jemaah kembali dalam bentuk layanan yang prima.
