Tegaskan Negaranya Aman, Dubes Saudi: Persiapan Haji 2026 Berjalan Lancar

Tegaskan Negaranya Aman, Dubes Saudi: Persiapan Haji 2026 Berjalan Lancar

Anisa Rizki Febriani - detikHikmah
Rabu, 25 Mar 2026 11:03 WIB
Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi
Foto: Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al Amoudi (Foto: Brigitta Belia/detikcom)
Jakarta -

Saudi menegaskan penyelenggaraan haji 2026 akan berlangsung aman dan sesuai rencana di tengah adanya konflik kawasan Timur Tengah. Hal ini dikatakan oleh Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al Amudi.

"Kerajaan Arab Saudi alhamdulillah sampai saat ini tetap aman," ujarnya dilansir dari kantor berita Antara, Rabu (25/3/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut dia menjelaskan, seluruh persiapan haji 2026 berjalan lancar sesuai rencana pemerintah Saudi.

"Bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar," sambung Faisal.

ADVERTISEMENT

Pada Jumat (13/3/2026) lalu, Dubes Saudi untuk RI itu juga menyebut persiapan musim haji 2026 sudah dilakukan dengan baik dan tidak ada kendala. Faisal menegaskan tidak ada dampak apa pun terhadap pelaksanaan haji 2026 meski kawasan Timur Tengah sedang dilanda konflik.

"Insyaallah persiapan berjalan lancar, sesuai dengan rencana dan insyaallah tidak ada dampak apa pun," tegasnya.

Faisal juga menuturkan penerbangan menuju Saudi akan mengangkut jemaah haji sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Karenanya, pemerintah Saudi mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak khawatir. Pelaksanaan haji 2026 tetap berjalan sesuai rencana.

Beberapa waktu lalu, secara terpisah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah skenario dan mitigasi untuk penyelenggaraan haji 2026. Hal ini diungkap dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemenhaj, Rabu (11/3/2026).

Setidaknya ada tiga skenario yang disiapkan pemerintah. Pertama, jemaah haji tetap berangkat di tengah konflik dengan melakukan mitigasi jalur udara, yaitu pengalihan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman, melakukan diplomasi keamanan untuk mendapatkan jaminan koridor aman bagi jemaah haji RI sebagai non-kombatan, serta penerapan protokol evakuasi darurat ketika haji 2026 berlangsung.

"Beberapa skenario yang kemungkinan kita mitigasikan. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji, negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi," ujar Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dalam raker bersama Komisi VIII DPR RI.

Pada skenario kedua, pemerintah akan membatalkan keberangkatan walaupun Saudi tetap membuka pelaksanaan ibadah haji secara normal. Bila skenario ini ditetapkan, maka Menhaj harus bernegosiasi agar biaya layanan yang sudah dibayarkan tidak hangus.

"Terhadap skenario ini tentu perlu dilakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan lain masyair yang dapat digunakan tidak hangus melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti," ungkap Gus Irfan.

Dia juga menyinggung soal mekanisme refund apabila haji 2026 batal imbas konflik Timur Tengah yang kian memanas. Pemerintah telah mempersiapkan alternatif bagi calon jemaah untuk menarik kembali biaya pelunasan Bipih.

Skenario terakhir, Pemerintah Arab Saudi menutup pelaksanaan ibadah haji sehingga Indonesia juga tidak memberangkatkan jemaah. Jika skenario ini terjadi, maka fokus utama berada di pengamanan berbagai dana yang sudah dibayarkan untuk bisa kembali utuh 100 persen.




(aeb/inf)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads