Dampak Perubahan Sistem Antrean Haji untuk Calon Jemaah di Indonesia

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan merombak total sistem penyelenggaraan haji di Indonesia. Perubahan mendasar ini diklaim bakal menghapus disparitas masa tunggu haji yang selama ini bisa mencapai puluhan tahun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan langkah ini merupakan transformasi besar yang akan menimbulkan 'turbulensi'. Namun hal itu bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil bagi seluruh calon jemaah.

"Kami ingin melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Dan perubahan di awal itu akan menyebabkan, kalau bahasanya Garuda Indonesia, pasti menyebabkan turbulence," ungkap Dahnil dalam acara diskusi publik Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) di Kota Tangerang, Banten, Senin (29/9/2025).

Dahnil mengakui, perubahan ini tidak akan mudah dan berpotensi memicu protes. Namun, ia dan Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan) siap untuk menghadapi itu semua.

"Saya dan Gus Irfan sudah bersiap tidak populer terkait dengan berbagai perubahan-perubahan ini, kenapa? Karena pasti ada goncangan yang kencang di awal," imbuhnya.

Salah satu perubahan paling fundamental adalah terkait formula pembagian kuota haji per provinsi. Dahnil menyebut selama ini formulasi yang digunakan melanggar undang-undang.

"Selama ini, Bapak Ibu sekalian, pembagian kuota haji per provinsi, kabupaten/kota itu tidak sesuai undang-undang. Rumusan hitungannya itu tidak sesuai dengan undang-undang," jelas Dahnil.

Menurut Dahnil, Kemenhaj akan kembali merujuk pada Undang-Undang Haji yang direvisi. Di mana pembagian kuota didasarkan pada dua hal, yaitu jumlah penduduk muslim dan daftar tunggu haji di masing-masing provinsi.

"Selama ini, dua-duanya nggak dipakai. Atau di undang-undang itu gabungan antara jumlah penduduk muslim dan jumlah tunggu. Nah selama ini, formulasi ini tidak dipakai," tegasnya.

Sistem Antrean Haji akan Dibuat Seragam

Dampak dari perubahan ini akan signifikan. Meski beberapa daerah mungkin akan mengalami penambahan kuota, ada pula yang kuotanya berkurang. Namun, dampak jangka panjangnya adalah masa antrean haji seluruh Indonesia akan menjadi setara.

"Jangka pendeknya apa? Itu namanya jumlah antrean atau lama antrean itu seluruh Indonesia nanti akan sama," kata Dahnil.

Ia mencontohkan, saat ini masa tunggu di Bantaeng bisa mencapai 48 tahun, Sulawesi 40 tahunan, dan Banten 26-27 tahun.

"Besok ketika formulasi kembali kepada undang-undang, itu lama antrean semua daerah itu sama, yaitu 26-27 tahun," ujarnya.

Dahnil menyebut sistem lama tidak berkeadilan karena ada daerah yang harus menunggu sangat lama. Tapi di sisi lain ada juga yang cepat.

"Bayangkan, nilai manfaat misalnya yang harusnya diperoleh oleh teman-teman yang di Sulawesi Selatan itu harusnya lebih besar timbang yang di Banten. Karena di Banten cuma ngantrinya 27 tahun, Sulawesi itu 40," jelasnya.

"Kami pastikan, kami sudah bersiap. Ini pasti perubahan-perubahan mendasar, transformasi-transformasi ini akan menyebabkan turbulence yang sangat berarti buat kami. Tapi pil pahit ini harus ditelan untuk memastikan perbaikan Haji Indonesia lebih baik di masa yang akan datang," pungkas Dahnil.

Video: Aturan Baru Antrean Haji 2026

Video: Aturan Baru Antrean Haji 2026