Gus Irfan Tegaskan Kemenhaj Harus Bersih, Akuntabel dan Transparan

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Foto: Dok Humas Kementerian Haji dan Umrah)

Jakarta -

Melalui pembukaan Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Rabu (24/9/2025), Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah adalah amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto sehingga harus dibuktikan dengan manfaat dan keberadaannya terhadap bangsa.

Menurutnya, Kemenhaj tak boleh hanya menjadi formalitas melainkan juga menghadirkan kinerja nyata dan berorientasi pada target.

"Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya, apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kemenhaj tidak salah dibentuk. Kemenhaj harus menjadi wajah baru yang berintegritas, profesional, dan berorientasi target," jelas pria yang akrab disapa Gus Irfan dalam rilis yang diterima detikHikmah pada Kamis (25/9/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyampaikan lima nilai utama pelayanan Kemenhaj, yaitu Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif dan Ramah. Gus Irfan juga menekankan pentingnya integritas dengan sikap zero tolerance terhadap praktik korupsi, manipulasi data serta pungutan liar sekecil apapun.

"Kita boleh berkaca dari apa yang terjadi sebelumnya untuk introspeksi. Namun ke depan, Kemenhaj harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji. Ini bagian dari mewujudkan harapan Presiden agar penyelenggaraan haji benar-benar bersih dan penuh tanggung jawab," tegasnya.

Menteri Haji dan Umrah tersebut turut menyoroti isu kesehatan jemaah haji, khususnya terkait istitha'ah kesehatan, yang menjadi perhatian pada penyelenggaraan haji 2025. Ia menegaskan pentingnya sinergi dari pusat hingga daerah agar tidak ada lagi kecurangan maupun pelanggaran.

Selain itu, Gus Irfan menekankan bahwa penyelenggaraan haji bukan semata urusan ibadah, melainkan juga bagian dari pembangunan peradaban bangsa.

"Kita ingin jemaah haji pulang ke tanah air dengan kecintaan yang lebih besar kepada negaranya. Haji harus menjadi jalan membangun keadaban dan peradaban bangsa," sambungnya.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan, pembangunan Kampung Haji tengah diproses untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Gus Irfan juga mengingatkan besarnya perputaran dana dalam penyelenggaraan haji yang mencapai hampir Rp20 triliun, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara amanah, akuntabel, dan transparan.

Terkait peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Gus Irfan menegaskan pentingnya fungsi pembinaan jemaah agar lebih optimal, tulus, bersih, dan profesional.

Dengan niat baik dan ketulusan, Gus Irfan optimistis Kemenhaj mampu menjalankan amanah besar ini dengan menghadirkan penyelenggaraan haji yang tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga bermakna bagi bangsa dan negara.