Gus Irfan Diminta Percepat Pembentukan Struktur Kementerian Haji & Umrah

Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina (Adrial/detikcom)

Jakarta -

Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk segera merampungkan struktur kelembagaan barunya. Mengingat, mereka memiliki tugas yang sangat kompleks, terutama dalam persiapan haji 2026 yang waktunya semakin mepet.

"Persiapan haji 2026 ini semakin waktu semakin pendek, namun kementerian yang dipimpin Gus Irfan ini juga baru. Untuk itu, struktur kementerian harus dilengkapi sesegera mungkin sembari menyiapkan tugas yang harus dijalankan para dirjen, direktur, dan pimpinan lainnya," kata Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kementerian Haji dan Umrah merupakan hasil transformasi dari Badan Penyelenggara Haji, yang lahir melalui revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019. Perubahan ini disahkan oleh DPR pada 26 Agustus 2025.

Pemerintah menargetkan struktur baru ini bisa rampung dalam kurun waktu satu bulan, yang akan diterbitkan melalui Peraturan Presiden.

"Menurut undang-undang, kelengkapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) itu dibatasi 30 hari. Dengan mengacu ini, maka pekan ini pemerintah akan meneken perpres dan bisa langsung diisi personelnya," jelas Selly.

Selly berharap, mepetnya waktu bisa benar-benar dipahami oleh Menteri Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan jajarannya. Ia mendorong agar Gus Irfan segera menyiapkan seleksi terbuka untuk mengisi posisi-posisi penting di kementerian, termasuk melalui proses lelang jabatan. Tujuannya, agar kementerian mendapatkan pegawai yang berkualitas dan profesional.

"Tidak perlu dibatasi harus dari Kementerian Agama. Jika memang ada kandidat lain yang lebih mumpuni mengapa tidak, seperti dari kampus, kementerian lain, praktisi, bahkan TNI dan Polri," tegas Selly.

Lebih lanjut, politikus PDI-P ini mengingatkan agar pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya sekadar "ganti baju." Sejak awal, kementerian ini dibentuk untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada jemaah, mencakup aspek biaya, kesehatan, keamanan, dan prosesi ibadah secara keseluruhan.